Dok Humaspro: Wawali saat menyerahkan LAKIP Kota Bima 2016 kepada pejabat Kemenpan-RB di Jakarta, Jumat.
Kota Bima, Bimakini.- Wakil Wali Kota Bima, H A Rahman H Abidin, SE, menyerahkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Kota Bima Tahun 2016 kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) di Jakarta, Jumat (31/03/ 2017). Saat itu, Wawali hadir bersama Bagian Organisasi Setda Kota Bima.
Mereka diterima Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (RBKunwas), M Yusuf Ateh bersama Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan II, Nadimah
Deputi RBKunwas, M Yusuf Ateh, menyampaikan apresiasinya kepada Wawali karena Kota Bima berhasil menjadi satu-satunya Kota/Kabupaten di Provinsi NTB yang meraih nilai B untuk LAKIP Tahun 2015. Semua itu tidak lepas dari komitmen kuat Wali dan Wawali.
Yusuf mendorong Kota Bima agar meningkatkan pencapaian tersebut melalui percepatan implementasi perbaikan manajemen kinerja. Upaya pertama yang harus diperbaiki adalah meningkatkan kualitas perencanaan guna menetapkan tujuan dan sasaran yang dapat diukur secara objektif oleh berbagai indikator yang digunakan.
Selain itu, kata dia, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang di dalamnya mencakup proses dan perencanaan hingga pelaporan, harus diimplementasikan secara baik guna mengawal penggunaan anggaran. Hal itu agar bisa dipertanggungjawabkan hasil dan manfaatnya. “SAKIP berfungsi agar instansi pemerintah dapat mengelola anggaran sesuai prioritas,” katanya seperti dikutip
PLT Kabag Humas dan Protokol Setda Kota Bima, Syahrial Nuryaddin, SIP, MM, dalam pernyataan pers, Jumat sore.
Dikatakannya, evaluasi yang dilakukan Kemen PAN-RB terkait implementasi SAKIP bukanlah penilaian terhadap kualitas laporan kinerja. Melainkan manajemen kinerja organisasi secara keseluruhan. Penilaian yang dilakukan adalah untuk memotret upaya-upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam organisasi pemerintahan.
Saat itu, Wawali menyampaikan terimakasih dan menyatakan siap menggerakkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menindaklanjuti arahan tersebut. (BK32)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
