Aksi Suharti (kerudung warna-warni) saat mengamuk di sekitar arena pelantikan Kasek, Senin sore.
ADA yang menggelitik saat aksi penyampaian aspirasi saat prosesi mutasi dan rotasi di aula kantor Pemkab Bima, Senin (10/4/2017) lalu. Demikian juga cuap-cuap Ketua Eks Tim Gender IDP-Dahlan Kecamatan Bolo saat Pilkada 2015 lalu, Suharti. Wanita itu mengamuk dan marah. Serentetan argumentasinya seolah membuka kembali tabir yang selama ini terjadi, namun tidak pernah secara jantan diakui.
Ya, Suharti cuap-cuap soal ‘pejuang’ Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak diakomodir menjadi Kepala Sekolah (Kasek) saat proses mutasi. ‘Pejuang’ itu tercecer dan gigit jari bersama rekan mereka yang berbeda haluan politik. Nah, masalah ketinggalan gerbong kereta mutasi dan sindiran di tengah kehidupan sosial sebagai imbas persaingan politik, tetntu bisa memicu kuping memerah mendengarnya.
Apa yang disuarakan oleh Suharti terasa menggelikan. Betapa tidak, aspirasinya agar tim Baperjakat memertimbangkan kontribusi ‘pejuang’ ASN saat Pilkada Tahun 2015 lalu, terasa menyengat. Menerobos benteng birokrasi yang seringkali dipersepsikan publikkerap jebol dalam hal netralitasnya saat kompetisi politik. Apalagi, ada pengakuan Suharti soal
para ‘pejuang’ itu memberikan anggaran untuk memobilisasi massa. Ini sisi sensitifnya. Ya, ini menegaskan kembali politik transaksional yang selama ini digosipkan itu.
Apa yang disuarakan Suharti selayaknya menjadi bahan pencermatan bersama. Baru kali ini ada yang secara terbuka berbicara tanpa sungkan menagih jabatan sebagai kontribusi ‘permainan di bawah tanah’ para ASN. Pilihan mengamuk yang dilakukan Suharti, bahkan saat prosesi pelatikan saat itu, harus dilihat dalam konteks bagaimana para operator lapangan memainkan jurusnya untuk memenuhi janji politik saat Pilkada. Apakah cuap-cuap Suharti itu bagian dari komitmen atau sepengetahuan pasangan pemenang Pilkada 2015? Entahlah.
Hal yang jelas, drama protes itu menggelikan karena menjadikan ASN sebagai ‘bahan baku’ untuk pertaruhan meraih jabatan. Jika tanpa kontrol dan mekanisme pemilihan pejabat (Kasek) secara ketat, maka tagihan kursi jabatan seperti digaungkan Suharti itu jelas berbahaya. Birokrasi akan diwarnai mereka yang belum tentu berkompeten untuk suatu amanah tugas dan jabatan. Tetapi, semata berdasarkan bandrol jasa investasi dana seperti diklaim Suharti.
Sekali lagi, cuap liar Suharti itu merupakan pukulan bagi komunitas ASN. Tentu bagi siapa yang telah berkontribusi menyetor dana, seperti klaim Suharti. Bagi pandangan ideal, Suharti telah membuka mata jernih kita bahwa ASN telah mengarungi rimba politik praktis dan bertransaksi jabatan. Seperti makna semangat protes Suharti di ruang terbuka itu. (*)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
