Connect with us

Ketik yang Anda cari

NTB

Kompak-KPK Gelar Pelatihan Cegah Korupsi

Peserta pelatihan cegah korupsi.

Mataram, Bimakini.- Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) mengadakan pelatihan gerakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga, karang taruna dan lembaga kemasyarakatan untuk pencegahan korupsi dan pembangunan desa, di Aston Inn Mataram, Senin (8/5/2017).
Dalam pelatihan yang akan berlangsung selama tiga hari itu, KOMPAK menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Duet KOMPAK – KPK ini bertujuan mendukung program-program pemerintah dalam hal pemberdayaan desa.
Dalam pelatihan ini, hadir Wakil Ketua KPK RI, Irjen.Pol.Basaria Panjaitan SH MH, sekaligus menyampaikan penjelasan tentang strategi pencegahan korupsi KPK. Hadir pula utusan dari Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, yaitu Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Desa, Ir.Yuliati MM dan Wawan kholid, Kasubdit Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Lebih jauh, Nia Firtica dari KOMPAK menjelaskan bahwa disaat Pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan penyelenggaraan pelayanan dasar dan menciptakan serta memelihara lingkungan yang kondusif bagi pembangunan ekonomi baik ditingkat nasional maupun daerah, maka itu perlu dukungan.
“Upaya pemerintah ini memerlukan beberapa penyesuaian agar dampaknya dapat dirasakan lebih luas,” katanya.
Beberapa hal perlu ditindak lanjuti untuk memastikan manfaat pelayanan dapat dirasakan oleh masyarakat. Hal ini tidak melulu berkaitan dengan kurangnya sumber daya atau keuangan, namun lebih pada memperjelas kebijakan, sistem, dan proses untuk implementasi yang lebih baik di semua tingkatan.
KOMPAK sendiri memiliki tujuan memastikan masyarakat miskin dan rentan Indonesia mendapatkan manfaat dari meningkatnya penyelenggaraan pelayanan dasar dan kesempatan ekonomi yang lebih besar. “Tujuan ini dapat dicapai melalui integrasi kebijakan, penggunaan sumber daya yang tepat, pelayanan dasar yang efektif, akuntabilitas pemerintah, keterlibatan masyarakat, serta kejelasan mekanisme pemberian penghargaan dan sanksi (reward and punishment),” jelas Nia.
Ditambahkan Nia, fokus KOMPAK adalah mendukung Pemerintah Indonesia melaksanakan pendekatan ‘Lini Depan’-nya, yang hendak mewujudkan peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar, mendukung pelaksanaan UU Desa,partisipasi masyarakat dalam pemerintahan desa, pembangunan yang dipimpin masyarakat dan penciptaan lapangan kerja di sektor non pertanian bagi masyarakat miskin dan rentan.
Hal ini dilakukan baik bersama pemerintah maupun masyarakat pada tingkat nasional dengan fokus lebih besar pada implementasi di daerah.
Pada tahap pertama, KOMPAK mendukung Pemerintah Indonesia untuk menjalankan sistem, yang lebih baik dan fokus pada persoalan spesifik dalam bidang-bidang tertentu untuk mencapai tujuan utama pada programnya.
KOMPAK merupakan kemitraan antara Pemerintah Australia dan Indonesia dalam mendukung program pengentasan kemiskinan Pemerintah Indonesia yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Tahap pertama KOMPAK adalah untuk periode tahun 2015-2018. (BK37)

Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.

Click to comment
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Hindari komentar bermuatan pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Berita Terkait

Pendidikan

Bima, Bimakini.- Aktivis KOMPAK-NTB, Azwar Anas menyorot kegiatan rehabilitasi gedung SD dan SMP di Kabupaten Bima. Karena kegiatan yang bersumber dari anggaran Dana Alokasi...

Pemerintahan

Kota Bima, Bimakini.- Raport merah perencanaan dan penganggaran Kota Bima dari KPK RI Tahun 2019 dinilai akibat dari tidak objektif dan  partisipatif serta terbukanya...

Hukum & Kriminal

Kota Bima, Bimakini.- Wali Kota Bima, H Muhammad Lutfi, SE menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Monitoring dan Evaluasi (MOnev) Program Pencegahan Korupsi bersama Komisi Pemberantasan...

Hukum & Kriminal

Mataram, Bimakini.- Saat bersamaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menghadapi dua upaya melumpuhkan kewenangan pemberantasan korupsi. Seleksi pimpinan yang diwarnai calon pelanggar kode etik...

NTB

Mataram, Bimakini.- Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, menegaskan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih harus dimulai dari komitmen kepala daerah. “Bersyukur...