DOK My Mind My Idea My Blog
ADA hal menarik yang kembali berulang disampaikan oleh Wakil Wali Kota Bima, H A Rahman H Abidin, saat Pendidikan dan Pelatihan Pelayanan Prima untuk Aparatur Sipil Negara di aula kantor Pemkot Bima, Senin (22/05) lalu. Wawali mengingatkan kegiatan pelayanan merupakan ruhnya penyelenggaraan pemerintahan. Konsistensi, kedisiplinan, dan inovasi dalam pelayanan harus terus diupayakan agar lebih maksimal. Wawali mengelaim selama dua tahun terakhir, banyak sumberdaya dan usaha yang dikerahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
Ada nota kesepahaman dengan Ombudsman, Asistensi dengan Kementerian PAN-RB, hingga studi tiru ke kampus soal budaya keramahan (hospitality culture). Kota Bima yang sebelumnya masuk Zona Merah dalam kualitas pelayanan publik, tahun lalu menyundul ke Zona Hijau. Nah, kondisi yang harus dipertahankan.
Ya, pelayanan terbaik itulah sejatinya yang selalu ada dalam benak Aparatur Sipil Negara. Kerangka berpikir seperti ini tidak boleh bermetamorfosa menjadi ingin dilayani. Dari semangat awal menjadi ‘pembantu masyarakat’ dalam perjalanannya berubah menjadi ‘bos’ masyarakat. Masalahnya, dalam praktik lapangan ada saja yang belum mampu menerjemahkan secara utuh ruh pelayanan itu dalam keseharian tugas. Suatu tindakan yang jauh dari makna sebagai pelayan masyarakat. Apakah gejala ini terjadi di sekitar kita? Mari mengevaluasi dan mereflkeksinya.
Secara teroritis, ciri-ciri pelayanan yang berkualitas meliputi Kesederhanaan, dalam artian diselenggarakan secara mudah, lancar, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan dilaksanakan. Kejelasan dan kepastian, dapat diketahui oleh masyarakat. Keamanan, proses dan hasil pelayanan umum dapat memberikan rasa nyaman dan kepastian hukum. Memerhatikan aspek keterbukaan. Efisien, meliputi persyaratan pelayanan umum, hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan. Ekonomis, artinya pengenaan biaya secara wajar dengan memerhatikan nilai barang atau jasa pelayanan umum. Ketepatan Waktu, dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
Ada yang menilai dari sisi penyelenggaraan pelayanan publik masih banyak mengandung berbagai kelemahan. Misalnya kurang responsif, kurang Informatif, kurang Accessible, dan kurang koordinasi. Sisi lainnya, ini yang kerap disorot, terlalu birokratis. Nah, bagaimana kriteria ini di lingkungan kerja Anda? Sekali lagi, mari memahami ruh pelayanan ini. Sumberdaya aparatur dalam pelayanan publik sangat menentukan kinerja pemerintah. Kelemahan utama pelayanan publik pemerintah adalah kurangnya profesionalisme, kompetensi, empati, dan etika para ASN. (*)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
