Mataram, Bimakini.- Dalam acara dialog kebangsaan antara Gubernur NTB dengan para tokoh lintas agama di Pendopo Gubernur NTB, Kota Mataram, Jum’at, (05/05/2017), Pengurus Besar Nahdatul Wathan (PB-NW) memelopori gagasan untuk merekatkan anak bangsa, memperkuat NKRI dan kebersamaan membangun bangsa melalui. “Sekolah Perjumpaan”, yakni sebuah konsep “Normalisasi Menuju Relasi Sosial yang terbuka, toleran dan saling berterima.”
Prof. Dr.Husni Muadz, memaparkan Sekolah Perjumpaan hakekatnya adalah memperkuat Titik temu relasi sosial. Kita hidup di NTB biasanya berkelompok kelompok. Ada yang berkelompok menurut keyakinan, suku, asal daerah, keturunan dan lain sebagainya. Demikian juga pergaulan di sekolah-sekolah, bahkan ditiap-tiap kelas, anak-anak kita seringkali bergaul dengan membuat kelompok-kelompok yang ekslusif. Misalnya berdasarkan sesama orang kaya, sesama agama, sesama suku dan perbedaan-perbedaan lainnya. Mengapa berkelompok, kata alhi filsafat itu, karena ada perbedaan. Tetapi diantara perbedaan itu, sesungguhnya terdapat kesamaan.
Kesamaan itu adalah titik temu kemanusiaan. Ia menegaskan inilah yang mempersatukan. Perjumpaan itu sesungguhnya adalah untuk merawat titik temu atau kesamaan. Manusia dalam persepektif kedalaman, menurut Prof Dr. Husni Muadz, memiliki nilai-nilai moral kemanusiaan, juga terdapat sifat-sifat mahluk hewani dan nilai-nilai materi. Dalam interaksi sosial, seringkali penghargaan terhadap sesama menjadi berkurang karena lebih menonjolkan nilai materi.
Ia menjelaskan institusi titik temu kemanusiaan adalah perjumpaan. Oleh karenanya, dalam interaksi sosial terdapat 3 (tiga) hal yaitu, perjumpaan, keadaan hati dan berbahasa.
Menurutnya, ada dimensi kebahasaan yang perlu diperhatikan, pada setiap perjumpaan sehingga melahirkan keadaan hati yang baik. Ada dua dimensi yang terjadi dalam setiap perjumpaan,yakni; positif dan negatif. Karena berbahasa dan perjumpaan tidak bisa dihindarkan, maka perlu dibangun semangat saling menghormati, kejujuran, toleransi, saling mengingatkan dan saling berterima. Bahasa menunjukkan nilai nilai moral seseorang. Bahkan juga mencerminkan keadaan hati, perasaan, pikiran, kebahagiaan dan niat. Tujuan berbahasa tadi adalah membangun hubungan saling berterima, saling menghargai dan menghormati satu sama lain.
Karenanya diperlukan praktek bersama untuk berbahasa yang baik. Diperlukan gerakan pembelajaran moralitas dalam berbahasa sebagai wujud pembangunan nilai nilai moral, paparnya. Fungsi perjumpaan adalah sebagai katalis menciptakan hubungan yang saling berterima.
Kegiatan tersebut kemudian dilanjutkan dengan sesi dialog. Salah seorang tokoh masyarakat yang hadir pada acara tersebut menyampaikan ide sekolah perjumpaan sangat menginspirasi. Namun, menurutnya sekolah perjumpaan tersebut perlu dikonkritkan seperti apa bentuknya, kapan mulai dibentuk dan siapa yang terlibat.
Kemudian, Judi Irawan dari SMU-K menyarankan agar dibentuk kelompok-kelompok belajar atau forum diskusi lintas agama. Hal ini menurutnya perlu dilakukan untuk menumbuhkan saling pengertian, saling menghormati di antara pelajar dan pemuda.
Menanggapi pertanyaan dan saran tersebut, Kepala Badan Kesbangpoldagri menyampaikan bentuk konkrit sekolah perjumpaan tersebut adalah kemah kebangsaan. Di kemah ini pelajar dan pemuda dari berbagai kultur dikumpulkan dalam suatu kemah bersama, melakukan kegiatan dan berkomunikasi, membicarakan berbagai kegiatan positif. Hal ini akan membangkitkan saling pengertian dan semangat persaudaan.
Danrem 206/WB, Farid Ma’ruf mengapresiasi sekolah perjumpaan tersebut. Ia menyampaikan berterima kasih kepada gubernur TGB karena telah mempelori dan memberi teladalan mewujudkan gerakan merawat semangat kebangsaan ini.
Kepala BIN NTB, Tarwo Kusnarno, M.Si menekankan bagaimana semangat saling menghargai satu sama lain, terus digelorakan sebagaimana agama mengajarkan tentang kebaikan.
Prof. Dr.Husni Muadz, selaku narasumber menanggapi sekolah perjumpaan memiliki makna bahwa di setiap kelas di tiap sekolah harus ada sekolah perjumpaan. Artinya kebiasaan berkelompok di kelas, seperti berkumpul sesama agama, sesama kaya, sesama pintar dan lain harus dihilangkan, termasuk guru-gurunya. Dengan kata lain, sekolah perjumpaan itu memiliki konsep perjumpaan multicultural atau melibatkan individu dengan latar belakang budaya yang berbeda.
Gubernur menjawab sekolah perjumpaan itu konkretnya adalah bagaimana perjumpaan sebagai gerakan, yang berarti semua harus terlibat. Misalnya kemah kebangsaan, semua sekolah membuka diri untuk meramu perjumpaan. Ini adalah untuk menggali titik temu. Sedangkan hal yang berkaitan eksklusivitas yang berkaitan dengan agama masing itu adalah menjadi ranah masing- masing. (BK37)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
