Connect with us

Ketik yang Anda cari

Dari Redaksi

Bandrol WTP

Kepala daerah se NTB  yang meraih WTP.

STATUS opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia pekan lalu. Semua daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendapatkannya. Syukurlah. Itu berarti pengelolaan keuangan dianggap baik berdasarkan kriteria auditor. Pemerintah Kabupaten Bima pernah meraihnya tahun 2015. Pemkab Dompu dan Pemkot Bima merupakan yang ketiga berturut-turut sejak tahun 2014 lalu. Dalam konteks NTB, merupakan satu di antara tiga provinsi yang semua daerahnya meraih WTP. NTB meraihnya untuk yang keenam kalinya. Luar biasa!

Itu berarti merupakan sinyal positif bagi penatakelolaan keuangan daerah menuju kondisi yang lebih baik lagi. Prestasi yang diraih selayaknya dipertahankan untuk memajukan daerah. Ke depan diharapkan pengelolaan semakin baik dan efektif sesuai kebutuhan masyarakat.

Sekali lagi, suatu pencapaian yang patut disyukuri. Seperti harapan Gubernur NTB, HM Zainul Majdi, perolehan harus dijadikan motivasi untuk bekerja dan berikhtiar lagi agar ke depan lebih baik lagi. Dalam tingkat kerumitan dan kompleksitas laporan keuangan, aparatur pemerintah telah melakukan yang terbaik sesuai aturan yang ditetapkan. Dalam kesimpulan Gubernur, hasil tidak akan pernah mengkhianati proses.

Hanya saja, ada satu insiden yang mengiringi penyerahan status WTP ini. Ada oknum auditor yang ditangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan suap seputar WTP di Kementerian PDT. Meski tidak menyasar atau terkait dengan NTB, namun setidaknya soal kelayakan kriteria itu menjadi bahan perbincangan publik. Muncul suatu kesan negatif bahwa urusan WTP bisa ‘dipesan’ untuk mewajarkan suatu kondisi. Apalagi, ada iming-iming bonus yang bakal diterima suatu daerah jika menggenggam WTP. Kita berharap insiden memalukan itu menjadi bahan refeksi semua jajaran pemerintah untuk merapatkan barisan dan bekerja sesuai semangat aturan.

WTP itu suatu prestasi? Jika dilihat dari semangat birokrasi pemerintahan yang berkewajiban melayani rakyat, maka pencapaian terlalu sederhana disebut prestasi. Raihan WTP berkali-kali bukanlah pamer prestasi. Pengelolaan dan pelaporan keuangan sesuai standar penilaian pengelolaan keuangan dan aset, merupakan kewajiban yang harus ditunaikan. Ia adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan keharusan birokrasi melaksanakan tugas dan fungsinya. Dalam bahasa lain, jika suatu daerah mampu membandroli WTP pada berkas laporan pengelolaan keuangan dan asernya, maka itulah yang seharusnya dicapainya.

Ke depan, semoga daerah di NTB meraih WTP lagi sebagai bentuk ketaatan terhadap mekanisme laporan keuangan dan aset. Wujud pertanggungjawaban moral kepada publik. (*)

Iklan. Geser untuk terus membaca.
Click to comment
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Hindari komentar bermuatan pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Berita Terkait

Pemerintahan

Kota Bima, Bimakini.- Pemerintah Kota (Pemkot) Bima kembali meraih penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penghargaan ini diraih  untuk...

Pemerintahan

Kota Bima, Bimakini.- Pemerintah Kota (Pemkot) Bima,  kembali meraih penghargaan penilaian  opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-6. Penghargaan diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah (Kanwil)...

Pemerintahan

Kota Bima, Bimakini.- Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI terhadap LKPD tahun anggaran 2019, Pemerintah Kota Bima kembali meraih penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kabag...

Pemerintahan

Bima, Bimakini.- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima berhasil mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2019. Penyerahan LHP tersebut dilakukan...

Pemerintahan

Kota Bima, Bimakini.- Laporan Hasil Pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi NTB, atas Laporan Pertanggungjawaban bantuan dana partai politik se-NTB tahun anggaran...