Warga Ntori yang meminta transparansi ADD.
Bima, Bimakini.- Warga Desa Ntori Kecamatan Wawo, Senin (12/06), untuk ketiga kalinya beraudiensi dengan Kepala Desa (Kades) Ntori dan jajarannya. Ada apa ya? Warga menuntut Kades agar senantiasa transparan dan selalu bermusyawarah sebelum menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Dari APBN (DDA). Terutama saat penentuan kelompok atau perorangan yang mendapat paket anggaran di desa.
Koordinator Forum Masyarakat Desa Ntori Peduli Transparansi (FMDNPT) Desa Ntori, Imam, SPd, mengatakan ada beberapa item anggaran yang dialokasikan Pemerintah Desa dinilai tidak tepat sasaran dan diberikan kepada orang atau kelompok yang ditunjuk oleh Kades dan aparat tanpa melalui proses musyawarah. “Kita minta Kades dan aparatnya berlaku adil dan senantiasa bermusyawarah sebelum mengambil keputusan. Jangan bertindak sendiri agar masyarakat tidak kaget dan memertanyakan penggunaan Alokasi Dana Desa itu,” ujarnya saat audiensi.
Dia mencontohkan, penggunaan anggaran 2016, pemasangan 50 unit instalasi PDAM gratis bantuan APBN yang keseluruhan untuk Desa Pesa sebanyak 250 unit. Tetapi sebagian diberikan kepada warga Desa Ntori. Namun, disayangkan Kepala Dusun yang diberikan kewenangan justru menyalahgunakan dan memberikan kepada warga yang dipilih oleh mereka tanpa musyawarah. Akibatnya, menimbukan keresahan masyarakat.
Tidak hanya itu, katanya, belanja pengadaan terop untuk pemuda senilai Rp50 juta langsung dibelanjakan oleh aparat desa, tanpa sepengetahuan pemuda, kelompok ternak, bantuan mesin jahit, motor tiga roda senilai Rp34 juta, ternak tiga kelompok, pertukangan, dan lainnya.
Diakuinya, semua itu dibelanjakan oleh aparat desa tanpa melalui musyawarah, sehingga sasaran paket tidak tepat sasaran dan sebelumnya mereka tidak tahu akan mendapatkan bantuan. “Kita minta semua itu ditarik kembali dan dimusyawarakan ulang,” katanya.
Apa jawaban Kades Ntori, Algi Syarif? Menurutnya, bersama aparatnya sudah berusaha transparan mengenai penggunaan ADD dan DDA. Warga bisa membaca berbagai item yang ditempelkan pada papan informasi penggunaan ADD dan DDA. Namun, masalah musyawarah dan penetapan yang mendapatkan paket anggaran diakui ditentukan oleh desa.
Dia bersyukur ada kritikan dari masyarakat dan mengapresiasi langkah-langkah positif yang dilakukan warga. Bahkan, menyanggupi beberapa tuntutan warga seperti yang tertuang dalam kesepakatan bersama.
Keinginan memalang ruangan Kades hingga hari Senin mendatang disanggupinya, meski harus melayani warga di luar ruangan kerjanya. “Beri waktu kepada kami untuk memerbaiki dan membenahi kesalahan itu,” ujarnya di depan puluhan warga di kantor Desa Ntori, Senin. (BK23)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
