Gubernur NTB, H Zainul Majdi
Mataram, Bimakini.- Dalam upaya mewujudkan pendidikan yang berintegritas, Pemprov NTB memberikan pembekalan selama dua hari kepada para Kepala Sekolah, calon Kepala Sekolah dan oara Pengawas Pendidikan SMA/SMK dan lembaga pendidikan lain yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi NTB, Selasa, 11-12/7/2017, di Gedung Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB.
Pembekalan tersebut secara khusus memberikan wawasan antikorupsi, terutama mengenai aturan pungutan dan sumbangan pendidikan, sebagai upaya preventif mencegah kasus kasus pungli di lingkungan sekolah. Tim dauber pungli dan 4 Rektor PTS terkemuka di NTB didaulat menjadi narasumber pada kegiatan dimaksud. Yakni Rektor STKIP Hamzanwadi, Rektor IKIP Mataram, Rektor STKIP Bima dan Rektor UNSA.
Gubernur NTB, Dr.TGH. M. Zainul Majdi saat membuka acara, menegaskan pentingnya para penyelenggara pendidikan memiliki komitmen tinggi menjaga integritas. Salah satunya dengan membentengi diri dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme di sekolah.
Gubernur mengingatkan para pendidik agar taat asas dan mengikuti prosedur atau standar-standar yang sudah ditetapkan, terutama dalam pengelolaan keuangan. “Khusus untuk pengelolaan belanja keuangan atau pungutan, jangan ada inovasi,” tegasnya.
Menurutnya, hal itu penting untuk menghindari jangan sampai institusi pendidikan sebagai tempat yang mulia, tempat anak-anak menimba ilmu, menjadi tercoreng karena dimanfaatkan oleh pihak tertentu yang berkepentingan.
“Karenanya, untuk mewujudkan pendidikan yang berintegritas, dibutuhkan keteguhan komitmen dari seluruh pihak,” ungkap Gubernur dihadapan 487 kepala sekolah, calon kepala sekolah dan pengawas serta undangan yang hadir.
Karenanya Gubenur yang juga Hafiz Al-Qur’an itu mengajak seluruh pengelola pendidikan di NTB agar menyikapi peralihan kewenangan pengelolaan pendidikan tingkat menengah atas (SMU/SMK) ini dengan menampilkan kinerja dan ikhtiar terbaik. Artinya, pelimpahan kewenangan itu harus dapat secara nyata berkontribusi meningkatkan sektor pendidikan di NTB secara keseluruhan.
Gubernur menyebut pendidikan sebagai salah satu sektor dengan regulasi yang cukup kaya. Misalnya, dalam hal penerapan kurikulum, kita butuh waktu bertahun tahun untuk memutuskan apakah kurikulum tersebut sudah sesuai atau tidak.
Sebagai salah satu unsur dalam satuan pendidikan, maka untuk mewujudkan generasi yang berkualitas dan berkarakter, TGB menitipkan harapan kepada para guru dan kepala sekolah, untuk mampu mengintegrasikan secara utuh 3 hal dalam mendidik. Yaitu, transfer pengetahuan kognitif kepada peserta didik. Kemudian transfer nilai-nilai baik, dan yang terakhir guru juga harus mampu mendorong, memotivasi serta memfasilitasi peserta didik melakukan penjelajahan intelektual.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTB H. Muh. Suruji, dalam laporannya menjelaskan, kegiatan pembekalan selama dua hari itu dihajatkan agar kedepan tidak ada lagi kasus kasus yang menjerat pelaku utama Pendidikan dalam mengelola keuangan sekolah.
Pada saat itu, dia juga sempat melaporkan kepada Gubernur kondisi terakhir perkembangan penerimaan peserta didik sekolah menengah yang sudah digagas dengan sistem baru (Sistem zona).
“Alhamdulillah di NTB berjalan lancar dan aman, tanpa menolak seperti di daerah lain,” terangnya. (BK37)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
