Guru saat mengadu ke Komisi I.
Kota Bima, Bimakini.- Belasan perwakilan guru di Kota Bima, Senin (03/07/2017), mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima di jalan Soekarno-Hatta. Mereka melaporkan pemotongan gaji oleh UPTD Dikbudpora setempat.
Perwakilan guru diterima oleh Ketua Komisi I DPRD Kota Bima, Taufik A Karim, SH dan anggota di ruang kerja komisi setempat.
Di depan para wakil rakyat, Ikbal Tanjung, selaku juru bicara mengungkapkan keluhan seluruh guru Sekolah Dasar (SD) khususnya terhadap berbagai pemotongan gaji dilakukan melalui UPTD. Termasuk rencana pemotongan gaji ke-13 untuk organisasi PGRI.
Dia membeberkan beberapa data pemotongan dilakukan oleh UPTD beserta jumlah angkanya. Setiap tahun gaji guru dipotong antara lain, gaji ke-14 senilai Rp20 ribu, gaji ke-13 ingin dipotong Rp100 ribu untuk PGRI, kemudian dari UPTD memotong Rp20 ribu. Belum lagi uang Kesra, sertifikasi non-PNS juga dipotong dalam berbagai alasan.
Kata Ikbal, karena berbagai ragam pemotongan itulah mengapa kemudian perwakilan guru saat ini mulai berteriak. “Kenapa banyak potongan gaji para guru ini dengan berbagai alasan,” katanya.
Terutama yang muncul paling besar nilainya adalah rencana untuk PGRI sebesar Rp100 ribu. Padahal, kata dia, guru sendiri secara sukarela membayar iuran sebesar Rp10 ribu setiap bulan, pernah juga dipotong melalui gaji.
Dia menilai kalau dihitung-hitung bisa ratusan juta rupiah. Pertanyaan lainnya, untuk apa uang itu, padahal sudah ada iuran wajib. Apalagi selama ini tidak pernah ada rapat pertanggungjawaban secara jelas penggunaannya.
Saat itu, perwakilan guru SD meminta pembayaran gaji dipindahkan langsung ke Bendahara sekolah, tidak lagi melalui Bendahara UPTD setiap kecamatan. Masalahnya akan rentan terhadap pemotongan, banyaknya waktu yang dibutuhkan, dan administrasi yang dilalui.
Menerima laporan para guru, Komisi dalam waktu secepatnya akan memanggil semua pihak terkait untuk diminta klarifikasi. (BK32)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
