Connect with us

Ketik yang Anda cari

Politik

PDIP:  Eksekutif  dan   Legislatif Miss Communication

Nurdin Amin, SH

Bima, Bimakini.-  Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kabupaten Bima, Nurdin Amin, SH, menilai   antara pihak eksekutif dan  legislatif Kabupaten Bima terjadi kesalahpahaman miss communication. Penilaian itu   setelah melihat setiap  rapat paripurna, Bupati dan Wakil Bupati jarang hadir. Hanya diwakili para pejabat seperti Sekda. “Kalau tidak Sekda, diwakili oleh para Asisten,” jelasnya.

Dikatakannya, situasi jarangnya kehadiran Bupati dan Wabup itu  karena tidak terjalin komunikasi  antara pihak eksekutif dengan  legislative. “Terjadi miss communication antara dua lembaga,” tuturnya.

Mestinya, agar seluruh program pembangunan dalam rangka memajukan masyarakat dan daerah  bisa berjalan sesuai   keinginan bersama, maka  eksekutif dan legislatif harus menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik. Kalau Bupati dan Wabup  diundang saat  rapat paripurna, harus hadir. “Jangan selalu mendelegasikan pejabat untuk mewakili, sebagaimana yang sering terjadi akhir-akhir ini,” sentilnya.

Selain itu, dia meminta seluruh unsur pimpinan DPRD harus mampu menjalin komunikasi dan koordinasi baik dengan eksekutif  setiap rencana rapat paripurna.

Begitu juga  pihak eksekutif, ketika diundang  harus hadir karena dalam rapat paripurna  membahas seluruh kepentingan masyarakat.

“Jika, dalam rapat paripurna banyak hadir interupsi yang bernuansa kritik,  pihak eksekutif jangan apatis untuk menanggapinya. Sebab, kritikan dan saran tersebut untuk kebaikan dan demi kemajuan daerah,” tutur Wakil Ketua Komisi I  itu. (BK29)

Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.

Click to comment
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Hindari komentar bermuatan pelecehan, intimidasi, dan SARA.
Advertisement

Berita Terkait

Pemerintahan

Bima, Bimakini.- Sidang paripurna ke-8 Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bima Masa Sidang III dengan agenda Penyampaian Nota Keuangan tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD...

Hukum & Kriminal

Bima, Bimakini.-  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima mendukung penuh langka DPRD yang melaporkan pendemo atas kasus pengrusakan fasilitas di kantor dewan. “Kasus ini telah dilaporkan...

Hukum & Kriminal

Bima, Bimakini.- Aksi mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Aliansi Rakyat Bima (GARB) merusak properti di ruang rapat utama Kantor DPRD berbuntut panjang. Mereka telah...

Peristiwa

Bima, Bimakini.- Kinerja Sekretaris DPRD Kabupaten Bima disorot pasca perusakan fasilitas ruang sidang utama. Salah satu sorotan datang dari anggota dewan setempat dari fraksi...

Pemerintahan

Bima, Bimakini.-  DPRD Kabupaten Bima menggelar Rapat Paripurna III dengan agenda Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Kabupaten Bima Pengganti Antar Waktu (PAW). Rapat  dipimpin oleh...