Serah terima penyuluh keluarga berencana.
Mataram, Bimakini– Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH. M. Si meminta seluruh tenaga penyuluh dan petugas lapangan Keluarga Berencana untuk memberikan pengabdian dan kinerja terbaik untuk masyarakat dan daerah.
“Apapun status kepegawaiannya yang terpenting adalah pengabdiannya”, ujar Wagub saat penandatanganan berita acara serah terima Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang dirangkaikan dengan review program KKBPK Semester I Tahun 2017, di Hotel Grand Legi Mataram, Selasa (26/7/17).
Pengalihan status kepegawaian tenaga PKB/PLKB menjadi pegawai pusat tersebut, seiring dengan berlakukannya UU Nomor 23 Tahun 2014, yang menegaskan bahwa para penyuluh menjadi urusan pemerintah pusat bukan pemerintah daerah.
Dalam kesempatan itu, Wagub menegaskan bahwa dengan dilaksanakannya penandatanganan berita acara serah terima personel dan dokumen PKB/PLKB ini, maka secara resmi semua tenaga PKB/PLKB di Provinsi NTB telah beralih status dari pegawai daerah menjadi pegawai pusat.
“Saya harap agar urusan-urusan kepegawaian lainnya termasuk penggajian dan hak-hak kepegawaian dalam masa peralihan bagi PKB/PLKB, dapat segera dilaksanakan, sebab ini dapat menunjang kinerja petugas,” harap Wagub.
Wagub juga menegaskan komitmen Pemerintah NTB yang sedang fokus pada pendidikan pranikah sebagai upaya struktural dan edukasi menuju pendewasaan usia pernikahan.
Salah satu bentuk upayanya, ungkap Amin, dikeluarkannya surat edaran Gubernur untuk menghimbau masyarakat atau remaja agar menikah di atas 21 tahun. Hal itu dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak guna menurunkan kasus KDRT yang biasa berakhir perceraian.
Karena itu, orang nomor dua di NTB itu menyarankan untuk mengatasi masalah kependudukan tidak bisa dilaksanakan sendiri, dibutuhkan banyak elemen tidak hanya pemerintah tetapi organisasi-organisasi wanita, LSM dan lainnya.
Sebelumnya, Kepala Perwakilan BKKBN NTB DR. Lalu Makripudin, M.Si dalam laporannya menyatakan, pada tiap kesempatan Wagub NTB selalu menekankan dan mengungkapkan bahwa tidak ada artinya kemajuan yang dicapai oleh sektor lain bila program pengendalian penduduk tidak dilakukan dengan baik.
Harapannya, momentum ini dapat menjadi ‘trigger’ untuk mensukseskan program KKBPK di daerah guna mewujudkan generasi emas NTB 2025 yang berbudaya dan berdaya saing.
Penandatanganan ini dilakukan oleh Bupati/Walikota dan Kepala BKKBN, serta disaksikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri dan Ketua DPRD.
Hadir dalam acara tersebut Deputi Keluaga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Dr. Ir. Dwi Listiawardani, Kepala BKN RI Ahmad Yusad.
Tercatat jumlah penyuluh KB yang akan dialihkan untuk NTB sebanyak 458 orang. Rinciannya, Kota Mataram 27 orang, Lombok Barat 57 orang, Lombok Tengah 52 orang, Lombok Timur 138 orang, Lombok Utara 7 orang, Sumbawa Barat 19 orang, Sumbawa 54 orang, Dompu 20 orang, Bima 61 orang dan Kota Bima 23 orang. (BK37)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
