Pertemuan lintas SKPD di Tambora Homestay Kota Bima, Selasa (22/08).
Bima, Bimakini.- Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) PCNU Kabupaten Bima, kembali memfasilitasi pertemuan lintas SKPD, Selasa (22/08/2017). Kegiatan itu digelar di Tambora Homestay Kota Bima bekerja sama dengan Bappeda Kabupaten Bima.
Ketua Lakpesdam PCNU Kabupaten Bima, Asrul Raman, menjelaskan tujuan kegiatan itu untuk menyinkronkan program percepatan pembangunan 131 desa tertinggal yang ada daalam Renstra dan Renja SKPD dengan RPJMD Kabupaten Bima. SKPD yang terlibat dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) ini merupakan anggota Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Pembangunan Desa Tertinggal Kabupaten Bima yang telah dibentuk tahun lalu.
Diakuinya, keberadaan Pokja ini untuk menindaklanjuti piagam komitmen bersama Lakpesdam dengan Bupati Bima. “Hari ini, merupakan pertemuan lanjutan untuk keempat kali dan memastikan ada atau tidaknya program SKPD yang diarahkan ke upaya percepatan pembangunan desa tertinggal di dalam dokumen Renstra SKPD,” terangnya.
Dari 131 desa tertinggal di Kabupaten Bima, katanya, akan fokus mereview RMJMDes pada tujuh desa di Kecamatan Tambora. Terutama masalah pengembangan kawasan Tambora.
Kabid Ekonomi Bappeda Kabupaten Bima, Agus Salim, mengatakan percepatan pembangunan desa tertinggal memang telah menjadi misi Pemerintah Daerah. Hal ini harus bisa diterjemahkan oleh masing-masing SKPD dalam bentuk program dan terintegrasi.
Hanya saja, diakui Agus, kendala yang dihadapi adalah belum satu pun dokumen SKPD yang saling terkoneksi dalam upaya percepatan pembangunan desa tertinggal. Misalnya, Pemerintah Daerah sudah memiliki dokumen RT-RW. “Idealnya semua program pembangunan mengacu ke dokumen ini,” jelasnya.
Persoalannya selama ini, kerap kali tidak mematuhi dokumen yang dibuat sendiri. “Program dari hulu ke hilir, harusnya terintegrasi antar-SKPD,” terangnya.
Diingatkannya, agar program yang disusun bisa terarah, ada empat pilar prioritas pembangunan desa tertinggal. Yakni peningkatan prasarana desa seperti embung, Produk Unggulan Desa (Prukedes) dan BUMDes.
“Sebab, pada prinsipnya dalam membangun itu harus tematik, integratif dan spasial,” pungkas Agus. (BK29)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
