Connect with us

Ketik yang Anda cari

Politik

  Legislator Desak Bupati Sikapi Pejabat jadi Tersangka

Sulaiman MT

Bima, Bimakini.- Mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bima, Taufik Rusdi,  ditetapkan sebagai tersangka kasus pengadaan lima unit sampan fiberglass oleh  Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Barat (NTB). Kubu legislatif pun bereaksi. Mereka meminta Bupati Bima, Hj Indah Dhamayanti Putri, segera menyikapinya.

“Bupati harus sikapi terkait pejabat yang menyandang menyandang titel tersangka tersebut,” desak Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bima, Sulaiman MT, SH, Rabu lalu.

Dijelaskannya, oknum pejabat  yang telah ditetapkan sebagai tersangka  oleh lembaga yudikatif, secara etika sudah mencoreng nama baik dan kredibilitas  pemerintah.

“Meskipun, masih berstatus sebagai tersangka dan belum mendapatkan putusan hukum tetap, akan tetapi secara tidak langsung yang bersangkutan telah mencoreng nama baik pemerintah,” ujarnya.

Oleh karena itu, Sulaiman  mengimbau  Bupati harus menyikapinya, seperti menonaktifkan atau mencopot    jabatannya. Saat ini, Taufik menjabat  Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima.

“Harus dicopot dari jabatannya oleh Bupati, karena sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak lembaga yudikatif,” desaknya.

Menurut Sulaiman, permintaan ini untuk membuktikan bahwa pemerintah tidak terkesan membiarkan pejabat yang telah menyandang status tersangka.

Iklan. Geser untuk terus membaca.

Bagaimana eksekutif mereaksinya/ Bupati Bima melalui Kabag Humaspro Setda, Armin Farid, SSos, menyatakan pihak eksekutif   menghargai pandangan legislatif berkaitan dengan penetapan tersangka dugaan korupsi beberapa pejabat. Namun,  perlu dijelaskan bahwa Undang-Undang Pokok Kepegawaian mengamanatkan  PNS yang tersangka yang diberhentikan dengan pertimbangan bahwa yang bersangkutan sulit berkonsentrasi melaksanakan fungsi dalam jabatannya.

“Tidak ada maksud untuk pembiaran dan tidak mendukung semangat reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi,” ujarnya.

Dikatakannya, kasus yang dihadapi beberapa pejabat itu belum ada putusan inkrah dari Pengadilan Negeri. Artinya bila diberhentikan dari jabatannya juga tidak ada alasan hukum yang tetap. ASN yang telah berstatus tersangka, dapat saja diberhentikan sementara bila telah ditahan dan berakibat diberhentikan dari jabatan. “Tapi, statusnya tetap sebagai PNS sampai ada keputusan Pengadilan yang berkekuatan tetap,” katanya.

Rujukannya, kata Armin, Undang-Undang Nomor 43 tahun1999  tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Regulasi ini menyatakan dalam Pasal 24, PNS yang dikenakan penahanan oleh pejabat yang berwajib karena disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan, sampai mendapat putusan Pengadilan yang telah memiliki  kekuatan hukum yang tetap, dikenakan pemberhentian sementara. (BK29)

Click to comment
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Hindari komentar bermuatan pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Berita Terkait

Hukum & Kriminal

Bima, Bimakini.- Perjalanan panjang kasus mantan Plt Kepala BPBD Kabupaten Bima, Taufik Rusdi dalam kasus korupsi pengadaan sampan Fiberglass tahun 2012 silam akhirnya diputuskan....

Politik

Bima, Bimakini.- Caleg Partai Gerindra, Dapil III, Sape-Lambu, Sulaiman MT, SH memastikan kembali duduk menjadi anggota DPRD Kabupaten Bima. Kepastian itu diperolehnya setelah mendulang...

Hukum & Kriminal

Bima, Bimakini.- Dalam persidangan kasus dugaan korupsi sampan fiberglass di Pengadilan Tipikor Mataram, dengan tersangka Drs H Taufik Rusdi, MAP, nama Kepala Dinas PU...

Hukum & Kriminal

Bima, Bimakini.- Bupati Bima, Hj Indah Dhamayanti Putru, SE, mengaku telah menerima surat tembusan dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB, terkait penahan Kepala BPBD Kabupaten...

Politik

Bima, Bimakini.- Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bima, Sulaiman MT, SH, Menilai saran Nurkrah agar  memelajari lagi tentang Tugas Pokok dan...