Connect with us

Ketik yang Anda cari

NTB

Ombudsman Diminta Inisiasi Inovasi Perbaikan Layanan Publik

Kunjungan kerja tim evaluasi Ombudsman RI, Ninik Rahayu dan Okto Iskandar, di ruang Gubernur NTB, Rabu (26/08/2017).

Mataram, Bimakini.- Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr  HM Zainul Majdi, mengharapkan Ombudsman RI terus menjaga independensi dan komunikasi  dengan pemerintah serta masyarakat. Lembaga pengawas layanan publik itu juga diminta menginisiasi berbagai inovasi untuk perbaikan pelayanan publik.

Menurut Gubernur, satu di anntara inovasi yang diperlukan  adalah terobosan yang dapat dijadikan acuan bagi pemerintah untuk memerbaiki kinerja layanannya. Hal itu karena tata kelola pemerintah ke depan semakin berkembang dan membutuhkan berbagai terobosan.
Ombudsman diharapkan mampu menjadi katalisator untuk menata pelayanan publik bersama pemerintah.

“Dengan demikian, tidak hanya menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat saja. Namun, juga berperan menyesuaikan perkembangan tata kelola pemerintahan dengan kebutuhan pelayanan publik,” ujarnya
saat menerima kunjungan kerja tim evaluasi Ombudsman RI, Ninik Rahayu dan Okto Iskandar, di ruang kerjanya,  Rabu (26/08/2017).

Tujuan dari kunjungan itu untuk menyampaikan kuesioner, sekaligus meminta tanggapan dan masukan terkait kinerja Ombudsman di NTB.  Selain inovasi dan terobosan, Gubernur  meminta Ombudsman terus menjaga independensi di tengah hiruk-pikuk dunia perpolitikan.

Apalagi, NTB saat ini tengah memasuki tahun politik, yang tentunya memiliki resistensi terhadap kinerja yang akan dilakukan. “Sejauh ini, saya menilai Ombudsman telah melaksanakan tugasnya. Tidak ada tugas yang terhambat. Semua berjalan baik. Kalau ada laporan, Ombudsman selalu berkomunikasi dengan pemerintah untuk perbaikan layanan,” jelasnya.

Dia berharap Ombudsman dapat membangun jaringan dengan berbagai komunitas atau lembaga  di daerah.

Perwakilan Ombudsman RI, Ninik Rahayu, menjelaskan  evaluasi terhadap kinerja Ombudsman di daerah perlu dilakukan karena lembaga ini dibentuk dan diarahkan sebagai pengawas terhadap kinerja pemerintah sebagai pelayan masyarakat.  Evalusai terhadap kinerja Ombudsman merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kepercayaan masyarakat sebagai lembaga yang menerima berbagai aduan terkait layanan publik.

“Ke depan, Ombudsman Perwakilan NTB mampu berjejaring dengan lembaga-lembaga atau komunitas  di daerah ini,” ungkapnya.

Melalui kerjasama dengan lembaga-lembaga di daerah, seperti LBH, PKK, da LSM akan memercepat terbentuknya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya melapor tentang kesulitan saat menerima layanan dari pemerintah.

Saat itu  tim  didampingi anggota Ombudsman RI Perwakilan NTB, Sahabuddin dan Ikhwan serta Inspektur, Inspektorat NTB, Ibnu Salim. (BK37)

Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.

Click to comment
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Hindari komentar bermuatan pelecehan, intimidasi, dan SARA.
Advertisement

Berita Terkait

Pemerintahan

Kota Bima, Bimakini.- Rupanya belum banyak masyarakat di Pulau Sumbawa, termasuk Bima yang mengadukan masalah pelayanan publik. Hingga saat ini baru dua laporan yang...

Pemerintahan

Bima, Bimakini.-  Pemerintah Kabupaten Bima berhasil meraih peringkat I dalam Pelayanan Publik  oleh Tim Ombudsman RI. Penilaian dilakukan  September 2023 lalu. Pada Oktober 2023...

NTB

Kota Bima, Bimakini.- Gubernur NTB, Dr H Zulkieflimansyah  menyebut dari seluruh Kabupaten/Kota, di Bima lah yang paling banyak balihonya. “Saat masuk ke Kota Bima,...

Pemerintahan

Dompu, Bimakini. – Gubernur NTB melakukan roadshow dan talkshow dengan lembaga pemerintah Kabupaten Dompu, lembaga keuangan dan lembaga mitra dengan tema sinergitas pengembangan SDM...

Peristiwa

Dompu, Bimakini. – Kehadiran Gubernur NTB yang melakukan roadshow dan talkshow dengan lembaga pemerintah Kabupaten Dompu, lembaga keuangan dan lembaga mitra dengan tema sinergitas...