Connect with us

Ketik yang Anda cari

Peristiwa

Pembentukan FKDM Dinilai tidak Optimal

ilustrasi sorotklaten.co

Bima, Bimakini.- Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bima dinilai tidak optimal. Hal itu disebabkan tidak adanya jalur koordinasi yang jelas antara FKDM tingkat kecamatan dan kabupaten.

Fakta menunjukan, setiap wilayah hukum Kabupaten Bima, baik yang berkaitan dengan aksi kriminalitas hingga maraknya pengguna atau peredaran Narkoba  dan Tramadol seakan membudaya. Mestinya, keberadaan FKDM bisa membendung terjadinyanya  melalui jalur koordinasi,  sesuai Tupoksi-nya untuk memberikan informasi dini atau laporan awal terkait kondisi lapangan.

“Hal ini terjadi lantaran tidak ada koordinasi pada tubuh FKDM sendiri,” ujar Syahrul, SSos, anggota FKDM Kecamatan Madapangga, Jumat (11/08/2017).

Dikatakan Syahrul, selaku anggota FKDM Kecamatan Madapangga menyesalkan pembentukan FKDM ini karena hanya membuang anggaran saja. Pascapelantikan sejak Juli 2017, hanya menikmati ‘gaji buta’ karena bentuk kinerja yang sesungguhnya belum diterapkan. Mestinya, untuk menggenjot Bima RAMAH, FKDM Kabupaten Bima melakukan rapat sebagai bentuk koordinasi dalam hal peningkatan kinerja. Atau merumuskan langkah kongkrit apa saja yang akan dilakukan anggota. Kenyataannya sampai detik ini hal itu belum dilakukan.

“Intinya pembentukan FKDM hanya buang anggaran saja, karena kita duduk ongkang kaki dapat gaji,” sorotnya.

Yasin Bajang, anggota FKDM Kecamatan Madapangga membenarkan bahwa pascapelantikan  sebagai anggota FKDM,  bentuk koordinasi tidak bersinergi, bahkan putus sama sekali. Pembentukan FKDM dinilai hanya jalan di tempat alias vakum. “FKDM jalan di tempat, karena garis koordinasi putus,” katanya.

Diakuinya, selama dilantik sebagai anggota, pernah memberikan informasi terkait kondisi lapangan. Hal itu dilakukan  karena FKDM dibentuk untuk mendeteksi berbagai tantangan yang muncul atau hal-hal yang menimbulkan instabilitas wilayah untuk dilaporkan kepada pemerintah.

Berdasarkan informasi tersebut, mestinya mendapatkan respons balik dari pihak kabupaten, supaya tahu langkah apa yang harus dilakukan selanjutnya. Akan tetapi,  tidak meresponsnya. “Nah, kalau memang demikian, untuk apa FKDM ini dibentuk,” tanyanya.

Adinul, anggota FKDM Kecamatan Bolo, mengatakan pembentukan FKDM untuk memberikan informasi dini kepada pemerintah agar keputusan pemerintah selalu tepat untuk mengantisipasinya, sehingga keamanan suatu wilayah tetap terjaga.   Akan tetapi, fakta lain dari pembentukan FKDM jauh dari harapan lantaran tidak ada koordinasi.

Mestinya, kata dia, koordinasi harus ada antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga kemungkinan ancaman atau bahaya yang akan menerpa bisa diatasi secepat dini. “Kita tetap memberikan informasi, akan tetapi FKDM kabupaten tidak pernah menggubrisnya,” ungkap Adinul. (BK36)

Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.

Click to comment
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Hindari komentar bermuatan pelecehan, intimidasi, dan SARA.
Advertisement

Berita Terkait

Opini

Oleh : Munir Husen Kejahatan di Kota Bima saat ini seperti warna pelangi. Mulai dari tindak pidana ringan, misalnya pelanggaran lalu lintas, sampai tindak...

Peristiwa

Bima, Bimakini.- Wakil Bupati (Wabup)  Bima, Drs H Dahlan M Noer, MPd mengingatkan, agar kasus konflik poso menjadi pelajaran panting bagi daerah, termasuk Dana...

Hukum & Kriminal

Bima, Bimakini.- Aparat keamanan mencegah akan terjadinya konflik antar kampung di Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, NTB. Terjadi perselisihan antara Desa Sondo dengan Desa Nontotera....

Peristiwa

Bima, Bimakini.- Image dan brand kampung berseteru atau yang biasa disebutkan warga “Rasa Lewa” (Kampung Perang, Red), hingga diplesetkan menjadi jalur “Gaza” pada jalur...

Hukum & Kriminal

Bima, Bimakini.- Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Muhammadiyah Bima menggelar penyuluhan hukum, Sabtu (13/3). Temanya “Menakar Peran Pemuda Dalam Pencegahan...