Connect with us

Ketik yang Anda cari

NTB

Pemprov NTB Luncurkan eNTeBe Plan

 

Pemprov NTB luncurkan eNtEbE Plan

Mataram, Bimakini.- Peluncuran e-planning yang dirangkai dengan sosialisasi pemanfaatan aplikasi eNTeBe plan tersebut, ditegaskan oleh Gubernur dimaksudkan untuk terus memperkokoh good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Penerapan eNTeBe plan ini, diharapkannya akan berkontribusi nyata pada upaya dan ikhtiar pemerintah daerah untuk terus melakukan pembenahan perencanaan dan tata kelola keuangan daerah ke arah yang lebih baik dan lebih transparan.

“Terutama agar terhindar dari praktek-praktek yang tidak bertanggung jawab atau KKN,” ujar Tuan Guru Bajang, sapaan akrab Gubernur NTB dua periode tersebut.

Peluncuran eNTeBe plan tersebut, selain dihadiri pimpinan dan seluruh anggota DPRD, Wakil Gubernur H. Muh Amin, SH.M.Si bersama seluruh pimpinan OPD lingkup Pemerintah Provinsi NTB, juga dihadiri oleh Kepala Satuan Tugas Unit Korsub Pencegahan KPK, Asep Rahmat Suwanda.

Gubernur menjelaskan pemberantasan korupsi terintegrasi, sebagai agenda bersama, akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh tiga komponen utama. Yakni, komitmen pimpinan daerah, baik itu gubernur, bupati/walikota maupun kepala dinas/badan/kantor untuk melakukan upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Selain itu, sistem dan tata kelola keuangan yang baik, seperti e-planning menjadi salah satu komponen yang ikut mendukung program pencegahan tindak pidana tersebut.

Namun menurutnya, kedua komponen tersebut tidak akan berjalan baik tanpa disertai dengan integritas pelaksana.
Karena itu ia menjelaskan, dari program e-planning tersebut terdapat tujuh kondisi yang diharapkan mampu dilaksanakan dengan baik.

Pertama, dokumen perencanaan yang disusun merupakan dokumen yang bersih dari intervensi kepentingan berbagai pihak. Kedua, diharapkan konsistensi antara dokumen yang disusun. Ketiga, perencanaan yang dilakukan harus berorientasi pada sasaran.

Keempat, bahwa dalam penyusunan perencanaan tersebut tidak ditemukan duplikasi program kegiatan. Kelima, adanya kejelasan struktur kinerja. Keenam, tidak terdapat kesalahan penganggaran dan ketujuh, APIP mampu melakukan pengawasan dari tahapan perencanaan.

Aplikasi eNTeBe plan yang diluncurkan Gubernur NTB, sejatinya merupakan salah satu tindak lanjut dari penandatangan komitmen bersama program pemberantasan korupsi teriintegrasi pada Pemerintah Provinsi NTB dalam rangka mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN.

Komitmen tersebut telah ditandatangani oleh Gubernur NTB, bersama pimpinan DPRD dan seluruh bupati/waliota bersama Ketua DPRD kab/kota se-NTB pada tanggal 9 Mei 2017 yang lalu, atas prakarsa KPK RI.

Di dalam komitmen pemberantasan korupsi tersebut, terdapat sepuluh komitmen yang perlu ditindaklanjuti dalam bentuk implementasi program, mulai dari proses perencanaan penganggaran yang mengakomodasikan kepentingan publik. Kemudian proses pengadaan barang jasa berbasis elektronik, pelayanan terpadu satu pintu dalam proses perizinan, pengawasan internal pemerintah, pembentukan komite integritas pengendalian gratifikasi dan LHKPN, pemberantasan korupsi terintegrasi secara konsiten dan berkelanjutan.

Komitmen lainnya saat itu adalah perbaikan pengembangan SDM, penerapan tunjangan perbaikan penghasilan, perbaikan manajemen aset daerah dan optimalisasi PAD, tata kelola dana desa yang efektif efiesien dan akuntabel, serta membangun sinergi dan partisipasi masyarakat terhadap penguatan tata kelola pemerintahan. (BK37)

Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.

Click to comment
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Hindari komentar bermuatan pelecehan, intimidasi, dan SARA.
Advertisement

Berita Terkait

Pemerintahan

Dompu, Bimakini. – Kinerja Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., M.Sc., disorot dan dikritik Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Dompu. Pasalnya, sejak...

NTB

Mataram, Bimakini.- Kabar gembira bagi seluruh masyarakat Provinsi NTB yang bercita – cita menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja...

NTB

Mataram, Bimakini.- Kunjungan kerja Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah bersama jajarannya ke Pulau Dewata, pada minggu ketiga Desember 2020 lalu ditindaklanjuti serius oleh Pemprov...

NTB

Mataram, Bimakini.- Pemerintah Provinsi NTB dengan Pemerintah Kabupaten/Kota terus memperkuat komitmen untuk melakukan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara terstruktur dan terukur, setelah...

NTB

Mataram, Bimakini.- Inflasi di Provinsi NTB bulan Oktober 2020 masih tetap terkendali. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik ( BPS) NTB, inflasi gabungan Kota Mataram...