Dok Langit Perempuan
ADA keluhan masyarakat yang menggaung bebas di dataran tinggi Kecamatan Donggo Kabupaten Bima. Fasilitas Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu (Pustu) di Dusun Lare’u Desa Doridungga tidak bertuan. Sekitar tiga tahun terakhir tanpa Bidan. Bangunan yang dibiarkan itu tentu saja menjadi ‘rumah hantu’. Itu berarti selama itu pula masyarakat berjuang sendiri ketika dihadapkan pada penyakit atau kondisi darurat yang menerpa. Kenyataan itu patut menjadi perhatian bersama.
Pustu kok kosong sudah tiga tahun? Lalu kebutuhan masyarakat kesehatan yang mendesak bagaimana? Padahal, seperti halnya wilayah lain, Pustu plus tenaga medis berfungsi strategis bagi dahaga pemenuhan sisi kesehatan warga. Warga harus berobat ke luar desa, menempuh jarak relatif jauh, plus membutuhkan tenaga dan biaya tambahan. Ketika fasilitas kebutuhan dasar itu tidak berfungsi, maka pertaruhannya jelas, masyarakat dipaksa berpikir sendiri untuk mengatasinya.
Pertanyaannya adalah apakah hanya pada titik Lare’u saja? Semoga saja hanya pada satu titik, karena ‘satu noda’ itu sudah menggiring konklusi sementara ketiadaan atau kegagalan negara hadir di tengah kompleksnya ancaman dan persoalan kesehatan masyarakat, khususnya Doridungga.
Kasus Pustu Lare’u ini selayaknya menjadi perhatian Dinas Kesehatan. Rentang waktu hampir tiga tahun adalah fakta buruk jika tidak segera ada solusi. Kasus seperti ini jelas tamparan keras bagi visi-misi Kepala Daerah, yang satu di antaranya, menitikberatkan pada bidang kesehatan. Janji soal kesehatan inilah yang menjadi materi visi-misi saat jualan program kampanye Pilkada 2015 dan mesti di-breakdown secara jelas oleh dinas teknis.
Kasus Pustu ‘Rumah Hantu’ di Doridungga itu jelas menohok kesemrawutan distribusi tenaga kesehatan. Pemerataannya masih menggantung. Kabupaten Bima tidak akan ‘RAMAH’ Bidang Kesehatan jika distribusi tenaga kesehatan amburadul dan tidak terkelola seperti itu. Untuk menjamin kesehatan masyarakat, Negara (daerah) harus segera hadir. Ya, menjadi media bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Pelayanan dasar kesehatan itu hak masyarakat.
Nah, kapan Pustu Lare’u memiliki Bidan dan ramai didatangi masyarakat yang mengobati penyakitnya? Aspirasi beraroma protes dar warga itu harus dijawab. Segeralah diatasi pada kesempatan pertama. (*)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
