Wagub NTB, HM Amin
Mataram, Bimakini.- Wakil Gubernur NTB H. Muh. Amin, SH, M.Si mengharapkan kepada pemerintah pusat, termasuk kementerian/lembaga, tatkala menerbitkan suatu peraturan atau produk hukum, hendaknya melibatkan daerah. Sebelum suatu peraturan diterapkan, ia menyarankan agar terlebih dahulu dilakukan sinkronisasi dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya yang ada di daerah.
Hal itu menurut Wagub, dimaksudkan untuk menghindari terjadinya duplikasi peraturan, bahkan munculnya norma-norma peraturan yang mempersulit atau bertentangan dengan kepentingan masyarakat di daerah. Pria kelahiran Sumbawa itu menyampaikan harapan Pemerintah Provinsi NTB tersebut, saat membuka acara Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) dan Workshop Regional Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) Zona Bali, NTB, dan NTT di Lombok Raya, Minggu (20/8/2017).
Wagub mengungkapkan rasa syukurnya bahwa di NTB selama ini, hubungan pemerintah daerah dan DPRD, baik di kabupaten/kota maupun provinsi selalu bersinergi sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang baik.
Lebih lanjut, dikatakannya sinergi itu akan terus ditingkatkan dan diperluas secara horisontal dan vertikal termasuk dengan jajaran pemerintahan kabupaten/kota se-NTB, sehingga berbagai potensi pembangunan yang dimiliki, akan dapat digali dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Wagub menegaskan ada 4 hal yang menjadi prioritas pemda NTB saat in. Yakni, memanfaatkan momentum untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan kesejahteraan, penurunan angka kemiskinan, dan memperkecil rasio gini (rasio ketimpangan ekonomi). “Keempat hal tersebut yang terus kami tingkatkan,” pungkasnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum ADKASI H. Lukman Said, S.Pd menyampaikan rakorwil ini tidak hanya sekedar ajang silaturrahmi tetapi juga sebagai ajang bertukar ilmu untuk menjadi rujukan pada rapat kerja dengan Presiden pada bulan November nanti. “Saya harap setiap bimtek atau rakor yang dilakukan oleh anggota DPRD harus ada ilmu yang didapat agar uang yang digunakan untuk kegiatan tersebut jelas pertanggung jawabannya, karena anggota DPRD adalah wakil rakyat yang dipilih untuk membangun daerah,” ujarnya.
Sebelumnya, Muhammad Nasir selaku ketua panitia menyampaikan tema rakorwil, yaitu Sinkronisasi Produk Perundang-undangan Antara Pusat dan Daerah Dalam Memperkokoh Pancasila dan NKRI. Jadi, rakorwil ini dapat memperkokoh konsensus berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. “Oleh karena itu, ADKASI terus berada di garis terdepan untuk mempertahankan konsensus dasar tersebut sebagai harga mati,” ujarnya.
Selain itu, rakorwil ini diharapkannya dapat menjadi ajang peningkatan kapasitas kelembagaan DPRD dalam menyatukan gagasan, ide, cita-cita dan langkah bersama untuk membangun Indonesia semakin lebih baik.
Hadir Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Drs. Syarifuddin dan Direktorat Politik Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri RI, Dr. Drs. Bakhtiar, M.Si. (BK37)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
