Nazamuddin
Kota Bima, Bimakini.- Pengajuan anggaran Rp2,8 miliar oleh Pemerintah Kota Bima melalui Dinas PUPR untuk penambahan dana Masjid Terapung tidak perlu dibahas lagi. Hal itu karenan lima fraksi sudah final menolaknya. Nanti yang akan dibahas di Banggar DPRD dan TAPD Pemkot Bima tinggal akan dialokasikan untuk program anggaran tersebut.
Demikian rangkuman pandangan sejumlah anggota DPRD Kota Bima saat ditanya konsistensi komitmen fraksi soal penambahan anggaran Masjid Terapung.
Ketua Komisi III, yang juga Ketua Fraksi Gerindra, Sudirman DJ, SH, tegas mengatakannya sering disampaikan bahwa Gerindra menolak dan akan tetap berkomitmen. Penolakan itu bukan soal membangun masjid, tetapi belum saatnya. “Karena anggaran 12,5 miliar saja belum selesai dikerjakan,” katanya.
Untuk itu, Sudirman tidak mau lagi membahas mengenai penambahan anggaran Masjid Terapung dalam Banggar nanti. Aspek yang perlu dibahas bagi kepentingan rakyat Kota Bima adalah anggaran Rp2,8 miliar itu selayaknya dialihkan untuk program pembangunan apa saja.
Katanya, selaku wakil rakyat tidak menerima karena kesalahan pekerjaan dan perencanaan proyek malah meminta anggaran melalui APBD. Apalagi pengerjaannya baru 40 persen dari anggaran sudah diberikan senilai Rp12,5 miliar. Kemudian di tengah jalan meminta tambahan anggaran yang tidak jelas.
“Kita tetap komitmen, tetap tolak sesuai PU Fraksi, apalagi yang menolak juga masuk sebagi anggota Banggar,” terangnya.
Begitu pun disampaikan Nazamuddin, SSos, duta PKP Indonesia di DPRD kota Bima. Dia menyampaikan penolakan itu bagaimana lahirnya kredibilitas Dewan dalam rangka mengawal kepentingan orang banyak. Tahapan terakhir di Banggar dari proses APBD dokumen sudah dikaji oleh fraksi dan komisi.
“Sudah dikaji secara teknis dan memang belum saatnya dialokasikan lagi anggaran tambahan untuk Masjid Terapung,” ujarnya di DPRD Kota Bima.
Diakuinya, Dewan pun sudah melihat progress-nya dari anggaran Rp12,5 miliar yang dialokasikan, kenyataannya baru 40 persen. Padahal, batas akhirnya sampai Desember 2017. Artinya aneh kemudian belum selesai anggaran terdahulu, meminta tambahan anggaran lagi. “Ini perlu dipahami bersama,” katanya.
Ditegaskan pula, DPRD bukan menolak membangun masjid, faktanya banyaknya penolakan warga saat pembahasan anggaran tahun 2016 lalu karena banyak menilai lebih baik melanjutkan bangun Masjid Agung Al-Muwahidin. “Toh Sewan tetap menggelontorkan anggaran untuk Masjid Terapung,” ujarnya.
Saat ini, katanya, Dewan pun tidak ingin uang rakyat ini dialokasikan untuk melanjutkan program yang pertama saja belum selesai dikerjakan. Hal ini perlu dipahami bersama oleh eksekutif.
“Jangan memaksakan diri dan Dewan pun tak mau gegabah berikan lagi APBDP, sementara kontrak sampai 12 Desember. Nanti APBD 2018 juga kan bisa digelontorkan anggaran, kenapa ngotot sekarang,” ujarnya.
Kata dia, seharusnya dibahas dalam Banggar Rp2,8 miliar dialihkan kemana itu dirumuskan oleh tim TAPD dan Banggar, karena sudah jelas lima fraksi menolak melalui PU.
Begitu pun diutarakan oleh duta Partai Golar, yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar, Alfian Indrawirawan. Katanya, dana Rp2,8 miliar itu sudah sudah tidak perlu dibahas lagi. Lima fraksi sudah menolak, sehingga tidak ada lagi dibahas dalam Banggar.
“Saya selaku Ketua Fraksi Golkar tetap komitmen apa yang menjadi putusan fraksi. Saya sudah ajak masyarakat kawal dan sepakat tolak juga di Komisi,” ujarnya.
Dikatakannya, kalaupun ada anggota DPRD yang mau membahasnya dalam Banggar, biasa ada dinamika. “Kalau ngotot saya akan walk out dalam pembahasan, biarkan masyarakat menilai,” isyaratnya. (BK32)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
