Connect with us

Ketik yang Anda cari

Hukum & Kriminal

Dana PKKPM-PIE 2015 di Tambora Terindikasi Korupsi

Ilustrasi

Bima, Bimakini.- Realisasi dana Program Peningkatan Keluarga Berbasis Pemberdayaan Pola Khusus Pengembangan Infrastruktur Ekonomi (PKKPM-PIE) tahun 2015 senilai Rp2 miliar pada tiga desa di Kecamatan Tambora terindikasi  korupsi.

Berdasarkandata yang diperoleh, Kecamatan Tambora mendapat alokasi dana PKKPM-PIE tahun 2015 silam senilai Rp2 miliar dari Kementerian Pedesaan RI. Dana itu untuk Desa Oi Panihi, Desa Kawinda Nae, dan Desa Labuan Kananga.

Ketiga desa itu mendapat alokasi anggaran yang bervariatif. Anggaran tersebut dikelola oleh Tim Pengelola Keuangan (TPK) yang dibentuk masing-masing desa.

Sejumlah item pekerjaan direncanakan masing-masing TPK, yang tersusun dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).      Belakangan, sejumlah item  dalam RAB pada ketiga desa itu  diduga tidak dilaksanakan.
Di antaranya, pembuatan kandang sapi, kandang kambing, pekerjaan atap, pengecata, dan eberapa item pekerjaan lainnya.

TPK Desa Oi Panihi diduga merugikan negara senilai Rp31 juta,  temuannya sebagian item pekerjaan tidak diselesaikan dan dijanjikan diselesaikan per 13 Juli 2017. Namun, hingga sekarang, belum diselesaikan. Begitu pula  TPK Desa Kawinda Nae diduga merugikan negara sebesar Rp31 juta.  TPK Desa Labuan Kananga sebesar Rp16 juta. Total kerugian negara sekitar Rp79 juta.

Namun, masih berdasarkan data,  keselurahan item pekerjaan pada tiga desa tersebut telah dibuatkan SPJ 100 persen.

Bagaimana reaksi Pemkab Bima? Sekretaris Inspektorat Kabupaten Bima, Salahuddin, yang dikonfirmasi di ruang kerjanya membenarkan pemeriksaan audit atas permintaan Kejaksaan Negeri Raba Bima terhadap realisasi anggaran dimaksud telah dilakukan Inspektorat. “Pemeriksaan  tuntas dan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus (LHPK) itu sudah diserahkan ke Kejaksaan,”  akuinya didampingi  seorang anggota tim pemeriksa, Selasa siang.

Iklan. Geser untuk terus membaca.

Dia menyebutkan, dari hasil audit yang dilakukan Inspektorat,  kerugian negara dalam pelaksanaan program tersebut sekitar Rp79 juta. “Kita merokemendasikan agar dugaan kerugian negara tersebut dikembalikan ke kas negara,” tuturnya.

Modusnya, jelas Salahudin, ada beberapa item pekerjaan yang tidak dilaksanakan oleh TKP dari RAB yang disusun. “Ketiga TPK tidak melaksanakan beberapa item dimaksud. Salahsatunya, item kandang sapi dan gudang komoditas,” ungkapnya.

Dibeberkannya, alasan mereka tidak melaksanakannya karena faktor tukang kayu maupun tukang batu yang selalu sibuk. Akan tetapi, pekerjaan tersebut telah dibuatkan SPJ 100 persen per 30 Desember 2015 lalu.

Dia menduga ada unsur kesengajaan. Seharusnya pekerjaan itu diselesaikan, setelah dibuatkan SPJ 100 persen. Bahkan, sampai sekarang sisa pekerjaan itu belum diselesaikan. (BK39)

Click to comment
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Hindari komentar bermuatan pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Berita Terkait

Pemerintahan

Bima, Bimakini.- Lokasi Tower BTS Telkomsel di RT 01 Dusun Bara I Desa Kananga, Kecamatan Bolo Kabupaten Bima diklaim milik Pemerintah Desa (Pemdes). Munculnya...

Ekonomi

Bima, Bimakini.- Langkah Pemerintah Desa (Pemdes) Kananga Kecamatan Bolo Kabupaten Bima untuk mendapatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) sangat inovatif. Pemdes setempat membangun Rumah Toko...

Hukum & Kriminal

Dompu, Bimakini.- Kasus dugaan Korupsi Alokasi Dana  Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang melibatkan Kepala Desa Rababaka, Tri Sutrisno akan segera dilimpahkan ke...

Hukum & Kriminal

Dompu, Bimakini. – Inspektorat Kabupaten Dompu saat ini sedang intens melakukan pemeriksaan khusus atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dana desa Hu’u tahun anggaran...

Ekonomi

Bima, Bimakini.- Pemerintah Desa (Pemdes) Kananga Kecamatan Bolo telah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun 2020 pada Kamis...