Gubernur NTB, H Zainul Majdi saat menjadi pembicara.
Surabaya, Bimakini.- Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi menegaskan radikalisme harus disikapi dengan titik tengah. Titik tengah itu, kata TGB adalah Pancasila sebagai alat ukur untuk menangkal tindakan radikalisme. Dan pendidikan sebagai alat mobilitas vertikal kolektif.
Menurutnya, pendidikan merupakan alat mobilitas terbaik dalam menciptakan generasi yang berkualitas dan jauh dari tindakan-tindakan radikal. Gubernur memandang tindakan radikalisme yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu saat ini, tidak sesuai dengan ajaran agama mana pun. Ia menduga tindakan itu hanya timbul dari pemahaman yang keliru dalam menafsirkan agama serta depresi hidup dan tekanan ekonomi.
Gubernur NTB yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB) menyampaikan pandangannya tersebut saat menjadi narasumber dalam diskusi nasional Demokrasi Pancasila Sebagai Penangkal Radikalisme, di Hotel Swiss Bilinn Surabaya, Kamis, 7/9/2017, yang diselenggarakan oleh HR. Djoko Soemadijo Istitute bekerjasama dengan Universitas Marotama Surabaya.
Dalam diskusi tersebut, Gubernur NTB diundang secara khusus untuk memaparkan pemikirannya bersama tokoh-tokoh nasional lainnya, diantaranya Ketua DKPP RI, Dr. Harjono, SH., M.Ci dan HR. Djoko Soemadijo yang telah dikenal luas sebagai seorang tokoh pendidikan di Indonesia.
Di hadapan ratusan pemuda, mahasiswa dan civitas akademika Universitas Marotama Surabaya yang hadir.
Gubernur mengatakan, radikalisme terjadi jika institusi-institusi sosial keagamaan kehilangan jati dirinya, terutama dalam menangkal berkembangnya paham-paham radikal. Sehingga timbul label bahwa kekerasan-kekerasan atau radikalisme yang terjadi berasal dari institusi sosial yang ada, seperti Ponpes yang selalu dikaitkan dengan tindakan tradikalisme di Indonesia.
Dalam pandangannya, untuk mengeliminir hal tersebut, maka Pancasila harus ditafsirkan secara benar sesuai dengan kaidahnya, tidak boleh semaunya. Jika terjadi perbedaan penafsiran, kata Tuan Guru Bajang maka harus didiskusikan untuk menghasilkan hal terbaik.
Dia kembali mengingatkan pentingnya nilai-nilai dasar demokrasi Pancasila yang mengutamakan musyawarah untuk mencapai kemufakatan, direflikasikan dalam meretas berbagai perbedaan pendapat. Termasuk dalam penyelesaian berbagai permasalahan dalam konteks hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Hal itu menurut Gubernur dimaksudkan untuk menghindari munculnya sikap yang cenderung saling menyalahkan. Bahkan melihat orang yang tidak sepaham sebagai musuh yang harus diperangi. “Itu tidak boleh terjadi,” tegas TGB.
Menurut Gubernur yang pernah mencatat rekor MURI sebagai gubernur termuda se Indonesia tersebut, radikalisme memiliki faktor yang sangat kompleks. Karenanya, TGB mengajak seluruh elemen bangsa untuk lebih mengedepankan rasionalitas dalam segala tindakan, serta menumbuhkan rasa bangga sebagai anak bangsa yang memiliki dasar negara Pancasila.
Kebanggaan itu, kata TGB harus ditafsirkan dengan memahami Pancasila sebagai pedoman berbangsa dan bernegara. Yakni dengan menjadikannya sebagai sumber dari penyelesaian segala permasalahan kebangsaan yang dihadapi. “Pancasila harus hadir dalam mewujudkan keadilan sosial. Bahkan menjadi sumber penggerak dalam setiap tindakan kepedulian sosial kepada sesama walau di belahan dunia mana pun,” tegasnya. (BK37)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
