Alfian Indrawirawan
Kota Bima, Bimakimi.- Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima sepakat tidak akan lagi membahas klinis APBD Perubahan 2017 bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Bima. Sikap itu akan disampaikan dalam pandangan fraksi.
Sekretaris Komisi III DPRD Kota Bima, Alfian Indrawirawan, kepada wartawan Selasa (12/09/2017) mengatakan Komisi III sudah final menolak kelanjutan pembahasan klinis APBDP bersama Dinas PUPR. Ini sikap tegas ini akan disampaikan dalam catatan pandangan fraksi saat rapat paripurna nanti.
Menurutnya, sikap komisi III ini sejalan seluruh agenda rencana pembahasan sebelumnya, jika Kepala Dinas PUPR tidak menghadiri klinis APBDP, maka perubahan anggaran tidak akan dibahas. “Karena dari seluruh Kepala Dinas dan Badan, hanya Kepala Dinas PUPR tidak mau hadir,” katanya di DPRD setempat.
Seharusnya, kata duta Partai Golkar itu, Kepala Dinas PUPR bisa menjadi contoh baik bagi Kadis lain. Masalahnya, mendapatkan penghargaan Kepala Dinas terbaik dari Wali Kota Bima, HM Qurais H Abidin, kini malah menampakan hal yang tidak baik.
Padahal, katanya, pembahasan APBDP sangat penting. “Alasannya tugas luar, memang selama ini tidak pernah mau hadir kalau diundang. Setahu kami, dia Kadis terbaik dari Wali Kota dan harusnya jadi contoh bagi OPD lainnya,” ujarnya.
Setelah memilih tidak dibahas, karena duta Golkar meninggalkan ruangan rapat. Hal ini akan menjadi sikap Fraksi Golkar sesuai sikap PU dan akan konsisten.
“Untuk itu Komisi III tetap tolak klinis bersama Dinas PUPR, kaitan dengan program Dinas PUPR dalam APBDP Komisi III akan sampaikan catatan-catatan. Mengenai pengajuan anggaran tambahan Masjid Terapung senilai 2,8 miliar ditolak dan akan disampaikan pada Banggar,” ujarnya. (BK32)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
