DPRD Kota Bima saat memantau pembangunan masjid terapung Ama Hami.
Kota Bima, Bimakini.- Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima, Selasa hingga Rabu dinihari lalu, menyetujui penambahan anggaran untuk Masjid Terapung di Ama Hami. Reaksi dari kubu legislator yang menolak pun muncul. Warga Kota Bima pun demikian. Seperti diekspresikan warga Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, Herman, MPd.
Seperti apa kritikannya? Dia menilai anggota DPRD Kota Bima yang mendukung tambahan anggaran Rp2,8 miliar untuk kelanjutan pembangunan Masjid Terapung di kawasan Ama Hami hanya memikirkan kepentingan pribadi, tanpa mendengarkan suara rakyat yang diwakilinya. Herman membahasakan kondisi itu sebagai “masuk angin”.
Kepada BimaEkspres via telepon seluler Jumat (22/09/2017), Herman yang dulu pernah mendukung penolakan alokasi tambahan anggaran itu mengaku sangat kecewa terhadap sikap legislator. “Menurut saya, Dewan tidak konsisten, pada awalnya menolak sekarang malah akhirnya terima. Belum lagi yang sejak awal mendukung itu tidak punya hati nurani, ini sudah terjadi konspirasi antara lembaga eksekutif dan legislatif,” nilai akademisi STKIP Bima ini.
Menurut Herman, anggota DPRD yang menyetujui penambahan alokasi anggaran itu sudah “masuk angin” dan bukan mewakili suara rakyat yang harus diperjuangkannya. Lebih memikirkan kepentingan pribadi saja. Padahal, mereka diamanatkan untuk memerjuangkan amanat konstituennya. Fakta ini menunjukan mental wakil rakyat seperti itu tidak bisa dipercaya lagi ke depan.
Ditambahkan Herman, ini bukan masalah menolak pembangunan Masjid Terapung, masalahnya anggaran awal Rp12 miliar saja belum selesai dikerjakan malah meminta anggaran tambahan. “Kan ini aneh, kemana anggaran awalnya, kok sudah habis di tengah jalan. Belum lagi masalah proyek belakang bermasalah pada pengerjaannya,” ujar Herman.
Dikatakannya, masalah itu saja bisa menjadi alasan DPRD Kota Bima menolak menambah alokasi anggarannya, bukan malah awalnya menolak akhirnya menyetujui. Padahal, uang miliaran itu selayaknya dialokasikan untuk rakyat sampai saat ini masih hidup sengsara pascabanjir bandang.
Saat ini, katanya, masih banyak yang tinggal di tenda dan ini seharusnya dipikirkan oleh DPRD dan pemerintah. Termasuk soal air bersih, banyak wilayah di Kota Bima saat ini mengalami kesulitan air bersih. “Jangan karena kepentingan pribadi DPRD dan pejabat, kemudian lupakan penderitaan rakyat. Kalau mau turun DPRD dan Kepala Daerah, lihat bagaimana rakyat kekurangan air bersih,” ujarnya.
Janji mengawal saat berkas pada Gubernur NTB? Menurut Herman, bisa iya, bisa tidak. Apalagi kalau sudah disahkan di daerah, itu sudah pertanda “lampu hijau” dan kecil kemungkinan akan dapat diubah saat dievaluasi oleh Gubernur NTB nanti.
Kubu PAN yang anggotanya di Banggar menyetujui penambahan anggaran itu melalui Syamsurih, SE, mengaku ada dinamika yang terjadi saat pembahasan mulai dari tingkat fraksi, komisi, dan Banggar, sehingga anggaran Rp2,8 miliar untuk penambahan kelanjutan Masjid Terapung disetujui dalam RAPBDP 2017.
Syamsurih tidak tegas dan jelas menjawab pertanyaan wartawan mengapa sikap PAN awalnya tidak setuju, namun akhirnya menyetujui penambahan anggaran itu. (BK32)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
