Aksi di depan DPRD Dompu menyorot K2.
Dompu, Bimakini.- Belasan massa aksi dari Lembaga Peduli Pemerataan Pembangunan (LP3) Dompu, Senin, menyorot berbagai pembangunan dan kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu selama ini. LP3 menilai ada sejumlah di antaranya yang melanggar aturan. Aksi itu disuarakan di depan kantor DPRD Dompu.
Seperti disampaikan orator, Rio. Saat orasi, dia memberikan contoh tentang mutasi yang dilakukan selama ini kerap menimbulkan masalah dan teguran dari Pemerintah Provinsi NTB.
Demikian juga kasus CPNS K2 yang selama ini menjadi sorotan publik Dompu. Katanya, sampai saat ini belum ada penyelesaian dan titik terang.
Rio pun menyoroti berbagai dugaan ketimpangan birokrasi yang dinilai amburadul. Dompu yang saat ini dipimpin oleh tersangka kasus CPNS K2 juga bagian dari sorotannya.
Orator lainnya, Bagas, juga menuding pemerintah kerap tidak taat hukum. Contohnya berbagai persoalan yang terjadi di Dompu disebabkan tidak adanya komitmen pemerintah dalam menaati aturan. Kasus K2 yang saat ini masih berlarut-larut dan tidak ada penyelesaian, merupakan suatu ketidakomitmen pemerintah.
“Kita minta agar pejabat yang terlibat korupsi K2 dipidana,” teriak Bagas di depan kantor DPRD Dompu.
Belasan peserta aksi itu diterima anggota DPRD Dompu, Drs Muhtar. Duta PDIP ini berjanji akan menyampaikan aspirasi itu kepada Ketua DPRD Dompu untuk dibahas bersama dan selanjutnya ditindaklanjuti ke Pemerintah Daerah. (BK24)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
