Suasana penertiban lapak pedagang di Ama Hami, Rabu
KAWASAN pasar Ama Hami dan sekitarnya, akhir-akhir ini semakin bergeliat dengan aktivitas para pedagang. Perhatikan saja, gelaran dagangan di luar los bejibun. Bahkan, di sekitar persimpangan jalan utama, jejeran beras di atas median jalan bukanlah pemandangan baru. Tanaman hasil pertanian seperti ubi, ketela, dan sejenisnya memanjang mengikuti ruas jalan. Beberapa waktu lalu, penertiban pun dilakukan oleh Sat Pol PP terhadap pedagang yang menempati sisi Utara atau tempat untuk parkir. Pedagang memang berebutan menempati lokasi yang pertama bisa dilihat oleh pengunjung.
Di luar kawasan pasar, lapak pedagang berjejeran semakin banyak di depan pekuburan Tionghoa. Suatu kondisi yang mengundang bus ngetem di lokasi itu menunggu penumpang. Dari sisi estetika penataan kota, kekumuhan itu merusak pemandangan dan harus segera ditata agar tidak kebablasan. Bisa menarik yang lain dan ‘menyemuti’ areal yang mestinya steril itu.
Apa yang terjadi di pasar Ama Hami dan sekitarnya itu memang khas suatu kota. Derap dan dinamika pembangunan daerah selalu menunjukkan tantangan yang sama. Yakni munculnya serbuan lapak yang menyerobot areal yang bukan tempatnya. Dibiarkan akan kian merusak estetika. Digusur malah memicu kontroversi dan perlawanan. Kita berharap gaya pendekatan Kota Bima dalam warna komplit: ketegasan yang menyentuh aspek humanis.
Penataan kesemrawutan suasana memang harus dilakukan. Sesuai kesepakatan awal, pedagang memindahkan sendiri dagangannya mulai Selasa (12/09/2017). Ketegasan diperlukan ketika berhadapan dengan para pelaku pasar. Di mana-mana, imbas dari ketegasan selalu memicu kontroversi karena penerapan aturan pada satu sisi dengan hasrat pedagang selalu berhadapan. Di titik inilah kreativitas dan sensivitas aparatur akan diuji. Bagaimana model pendekatan pejabat Kota Bima?
Soal kesemrawutan ini, sebenarnya sudah lama dikeluhkan. Pemandangan tidak tertib langsung tersuguhkan ketika memasuki Kota Bima. Segera setelah pintu masuk, mata pengendara diusik panorama kesemrawutan. Padahal, pasar semimodern belum lama diresmikan oleh Presiden RI. Tentu kita, termasuk pedagang, ingin agar kenyamanan tercipta sehingga dibutuhkan kesadaran.
Sekali lagi, menggusur pedagang memang penuh dilema. Itu dialami semua daerah. Namun, jika memang bagian dari kesepakatan, maka secepatnya harus dieksekusi. Tinggal bagaimana relokasi yang layak untuk kepentingan para pedagang. Legislatif harus mengawal sisi ini untuk menjembatani aspirasi dan protes para pedagang. Tantangannya adalah bagaimana kota mungil ini tertib dan nyaman. Pada dimensi lain, pertumbuhan usaha dan kreativitas pedagang menemukan ruang ekspresinya untuk peningkatan kesejahteraannya. (*)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
