Suasana rapat gabungan membahas masalah SBW Sape.
DINAMIKA seputar pengelolaan Sarang Burung Walet (SBW) di Kecamatan Sape Kabupaten Bima menghiasi pemberitaan akhir-akhir ini. Dalam periode sebelumnya, SBW Sape dibaluti gonjang-ganjing masalah penuntasan pembayaran tunggakan oleh pengelolanya. Tarik ukur memang selalu terjadi dalam pengelolaan potensi di Desa Bajo Pulau itu sejak tender. Kini, pertengahan tahun 2017, kita disuguhi lagi soal kontroversi SBW Sape yang dimulai sejak kasus proses tender antarpengusaha. Bahkan, hingga berbuah laporan hukum dugaan penipuan.
Macetnya pembayaran untuk pemenuhan pundi Pendapatan Asli Daerah (PAD) oleh pengelola, memaksa Pemerintah Kabupaten Bima bersikap tegas. Pemutusan hubungan kontrak dilakukan hingga memicu reaksi balik pengelola. Mediasi di rumah rakyat pun tetap menghasilkan satu hal: pemutusan kontrak adalah final dan keputusan yang tidak bisa berubah.
Jika disimak, dalam kasus SBW Sape ini ada sinyal ketegasan eksekutif dalam pengambilan keputusan. Pengelola yang terindikasi ‘tidak bermain pada koridor kesepakatan awal’ diberi kartu kuning, hingga dipungkasi kartu merah. Keputusan itu memang masih terbuka untuk digugat. Ada mekanismenya. Tentu saja keputusan pemutusan kontrak itu jika dalam semangat aturan, harus dibuktikan jika ada gugatan dari pihak yang keberatan. Nah, kita menunggu saja apa langkah selanjutnya dalam dinamika perdebatan seputar pengelolaan SBW Sape itu.
Potensi SBW Sape memang selalu diperebutkan. Itu fakta. Ada dana miliaran rupiah yang menembus pundi PAD Kabupaten Bima jika maksimal dikelola. Namun, suguhan soal potensi itu selalu saja mengusik ketenangan. Sebagai pemilik areal SBW, Pemkab Bima selayaknya memang bersikap tegas terhadap mereka yang dianggap tidak memenuhi ekspektasi. Potensi ketidakpatuhan harus segera disemprit agar tidak jauh menjadi bibit masalah.
Kita mengharapkan berbagai kegaduhan yang selalu menyertai SBW Sape ini menjadi titik balik referensi bagi Pemerintah Daerah, khususnya panitia. Bagaimana ke depan menerapkan seleksi ketat terhadap proposal tender melalui serangkaian identifikasi mendalam agar portofolio para pengelolanya meyakinkan. Tidak hanya memelototi berkas tender doang.
Poin penting yang ingin disampaikan adalah mekanisme pengelolaan SBW Sape harus dirancang sedemikian rupa dalam posisi yang saling menguntungkan. Pengusaha untung, Pemerintah Daerah juga untung. Atau pengusaha dan pemerintah tidak malah buntung. Selain itu, di tengah potensi yang seharusnya bisa dieksplorasi lebih banyak, energi terkuras oleh perdebatan hal-hal teknis yang selalu berulang dalam setiap periode. (*)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
