Suasana perebutan pupuk di Desa Donggobolo Kecamatan Woha, Rabu.
MASALAH kelangkaan dan melambungnya harga pasaran pupuk di wilayah Kabupaten Bima kerap muncul seiring waktu. Selalu saja ada hal yang menggelisahkan. Contoh terakhir adalah hadangan para petani di Desa Risa terhadap pasokan pupuk untuk Desa Keli. Dinamika perebutan pupuk di seputaran Woha itu selalu menghiasi alur distribusi. Ya, ketika memasuki Musim Tanam petani selalu dihadapkan kesulitan stok pupuk. Perebutan pupuk jatah wilayah lain, kerap terjadi. Lagu lama. Sudah basi.
Untungnya, para petani masih rasional karena meski merebut jatah di atas truk yang melintas, namun tetap membayarnya. Meski demikian, tetap saja mengundang kekuatiran karena dalam situasi tidak normal segala sesuatu yang tidak terpikirkan bisa terjadi dan memicu instabilitas. Gaya sabotase ala petani Woha tetap saja harus diwaspadai.
Lalu bagaimana musim tanam tahu ini? Nah, ada isyarat terbaru dari Wakil Bupati (Wabup) Bima, H Dahlan. Simak kata-katanya, petani tidak usah risau dan galau terhadap masalah pupuk. Kebutuhan pupuk bagi masyarakat petani akan diupayakan semaksimal mungkin distabilkan stoknya oleh pemerintah. Rapat Koordinasi (Rakor) dengan pihak terkait pun dilakukan. Semoga saja koordinasi kali ini tidak jebol seperti sebelumnya. Maksudnya, pada tahun-tahun yang telah berlalu, meski sudah dibahas dan dirapatkan, tetap saja kondisi lapangan tidak seperti yang diimpikan. Meski telah ada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok, namun tetap saja kekurangan muncul dan dialami petani. Perebutan pupuk dan kekuatiran tidak mendapat jatah tetap menghantui petani. Aksi menyabotase jatah wilayah lain dan menaiki truk yang sedang melaju adalah fakta rutin.
Kita mengharapkan komitmen pemerintah melalui Wabup itu tanpa hambatan. Jika stok pupuk untuk Kabupaten Bima masih kurang dari kebutuhan petani, Pupuk Kaltim akan dihubungi untuk penambahan kuota. Jaminan agar masyarakat petani tidak usah risau dan galau soal pupuk, memang seharusnya dilakukan. Pemerintah harus hadir untuk menjembatani kepentingan petani.
Selain soal stok dan distribuisi, masalah ulah para oknum yang memanfaatkan kesempatan dalam melambungkan harga pupuk, juga harus mendapatkan porsi perhatian lebih. Hampir setiap waktu, harga pupuk selalu meleset dari ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET). Penyimpangan lapangan ini harus dieksekusi tegas karena memicu kegelisahan petani. Selama ini, pengecer nakal yang disebut-sebut petani mengelambungkan harga pada titik tertentu, tidak ada yang benar-benar dieksekusi. Hanya sekadar ancaman pencabutan izin doang…
Fakta bahwa dominasi masyarakat Kabupaten Bima adalah petani menegaskan posisi bahwa kepentingan dan segala kebutuhan mereka harus diprioritaskan. Dalam bahasa lain, upaya setengah hati dan sebatas seremonial dalam memerjuangkan kebutuhan mereka, sama halnya menelantarkan masyarakat umumnya. Atau segala tindakan yang berupaya menyalahgunakan kebutuhan dan bantuan untuk petani adalah pengkhianatan terhadap petani—komunitas dominan dalam struktur sosial Mbojo.
Mulai saat ini, masyarakat petani harus memberi atensi terhadap jaminan Wabup agar tidak galau soal stok pupuk. Memberinya semacam ‘huruf cetak besar dan miring’ supaya mudah diingat. Pemimpin harus dituntut konsistensi komitmennya. Tentu saja agar bisa segera ditagih pada kesempatan pertama ketika pupuk mulai langka yang memicu melambungnya harga pasaran. (*)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
