Kesultanan Bima yang ambil bagian pada acara FKN di Cirebon.
Bima, Bimakini.- Keikutsertaan delegasi Kabupaten Bima dalam kegiatan Festival Keraton Nasional (FKN) di Cirebon dan Kotawaringin telah menyedot anggaran senilai Rp800 juta. Dampaknya bagi pariwisata dan geliat ekonomi dipertanyakan. Bahakn, dinilai cenderung untuk kepentingan kelompok tertentu.
Penilaian itu disampaikan Wahyudiansyah, warga Kabupaten Bima, menanggapi pemberitaan harian ini. “Pada hakikatnya kegiatan tersebut (FKN) adalah kegiatan yang mementingkan kepentingan golongan tertentu,” nilai akademisi STIH Muhammadiyah ini Ahad (17/9/2017) melalui WhatsApp.
Saat ini, Pemerintah Kabupaten Bima mengutus 80 orang sebagai delegasi Kesultanan Bima mengikuti acara FKN di Cirebon. Kegiatan itu menguras APBD sebesar Rp450 juta. Selain di Cirebon, Pemkab Bima sebelumnya juga mengutus 70 delegasi lagi untuk mengikuti acara yang sama dengan anggaran Rp350 juta. Artinya dua event FKN itu menyedot uang rakyat dalam APBD senilai Rp800 juta.
Dia menilai, pengucuran dana ratusan juta rupiah tersebut tidak memiliki korelasi langsung dengan kesejahteraan maupun kemaslahatan rakyat Kabupaten Bima umumnya. “Barangkali menurut kelompok tertentu adalah kewajaran, namun pada banyak golongan adalah keterlaluan di tengah anggaran yang seharusnya lebih dapat dimanfaatkan pada kemaslahatan rakyat umum,” imbuhnya.
Namun, diakuinya, kegiatan FKN tersebut legal karena sudah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Bima. Akan tetapi, dapat dikatakan diskriminatif yang terlembagakan. “Sumber salah, terutama kepada pemerintahan, dalam hal ini Bupati dan DPRD yang mengeyahkan anggaran karena publik tidak menginginkan itu,” katanya.
Dikatakannya, setidaknya ada upaya penyaringan oleh pemerintah agar tidak terlalu besar angkanya. Kegiatan itu dampaknya tidak terlalu besar untuk masyarakat, seperti dalam peningkatan ekonomi maupun publikasi budaya yang harus menghabiskan anggaran banyak.
“Melainkan hanya melegitimasi kehidupan feodalistik yang sudah punah termakan zaman.
Kalau buat cetak buku atau pengadaan buku untuk dibaca pemberdayaan masyarakat atau mahasiswa bisa satu truk bukunya,” gambarnya. (BK39)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
