Dr H Zulkieflimansyah
Mataram, Bimakini.- Anggota DPR RI asal NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menanggapi serius tragedi yang menimpa warga etnis Rohingya di Myanmar. Menurutnya, Pemerintah Indonesia harus bertindak tegas dengan meminta pertemuan darurat ASEAN bahkan mencabut keanggotaan Myanmar dari ASEAN.
“Pemerintah harus meminta pertemuan darurat ASEAN, bahkan mencabut keanggotaan Myanmar dari ASEAN,” tuntutnya saat dikonfirmasi Minggu, 3 September 2017.
Bang Zul, sapaan akrabnya menilai tragedi Rohingya sebagai tragedi kemanusiaan yang perlu mendapat perhatian dunia. Sementara dunia barat dan pegiat HAM dan kemanusiaan terkesan diam saja dan tak melakukan apa-apa, hanya karena korbannya umat Islam. Kondisi ini tak diinginkan Bang Zul kembali terulang berkali-kali.
“Pemerintah kita lemah sekali menyikapi isu-isu internasional karena sibuk sendiri dengan persoalan-persoalan di dalam negeri. Mestinya sebagai negara besar, kita punya pengaruh dan dihargai komunitas internasional. Sebagai negara muslim terbesar kita tak berdaya, karena selama ini tangan kita memang di bawah,” komentarnya.
Sebelumnya, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi juga mengutuk tindakan pembantaian warga Rohingya tersebut, karena tidak sesuai dengan keyakinan masyarakat NTB. Tidak ada satu pun ajaran agama yang melegalkan aksi kekerasan, bahkan pembantaian terhadap etnis lain.
“Jadi kita semua di NTB meminta agar pemerintah pusat untuk bersikap lebih tegas lagi terhadap tragedi kemanusiaan ini. Tidak bisa dibiarkan pembantaian seperti ini,” tegasnya.
Terkait pernyataan pemerintah Myanmar yang meminta pemerintah Indonesia untuk tidak ikut campur, TGB menolak tegas. Masyarakat dunia harusnya tidak abai atau tutup mulut terhadap masalah yang ada. Karena masalah yang berkorelasi dengan agama, diakuinya berpotensi menjadi masalah regional bukan hanya masalah Myanmar.
“Saya pikir kalau Anda minta orang tutup mulut, Anda juga harus berhenti membantai rakyat anda sendiri. Bagaimana Anda minta masyarakat dunia tutup mulut saat anda membantai rakyat Anda sendiri. Dan ingat bahwa masalah yang punya dimensi keagamaan itu potensial jadi masalah, tidak hanya masalah Myanmar tapi masalah regional,” sahutnya.
TGB menyindir sikap pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi yang mendapat penghargaan Nobel Perdamaian, justru membiarkan ribuan warga Roingya dibantai. “Saya pikir orang yang mendiamkan pembantaian itu tidak pantas untuk dicatat sejarah sebagai penerima nobel. Jadi, harusnya dicabut bahkan dikasih sanksi internasional,” tandasnya. (BK37/*)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
