Anggota DPD RI, Hj Rabiatul Adawiyah, saat pertemuan di aula kantor Pemkot Bima, Jumat.
Kota Bima, Bimakini.- Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil Nusa Tenggara Barat, Hj Rabiatul Adawiyah, SE, dan rombongan mengunjungi Kota Bima. Mereka diterima di aula kantor Pemkot Bima, Jumat (27/10). Kunjungan kerja itu dalam rangka menjaring aspirasi pada masa reses. Saat itu diterima PLT Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bima, Dr Ir H Syamsuddin MS, didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Bima Syafei dan Wakapolres Kota Bima. Selain itu, jajaran OPD, Camat, dan Lurah beserta undangan lainnya.
Hj Rabiatul Adawiyah mengaku kunjungan kali ini terkait masalah tata ruang, pertanahan, dan menyerap aspirasi masyarakat Kota Bima. Lebih menitikberatkan pada implementasi program reformasi agraria k untuk lahan milik pemerintah maupun masyarakat. Selanjutnya bagaimana penanganan konflik yang dilakukan antara masyarakat maupun konflik pemerintah dan masyarakat.
PLT Sekda Kota Bima, Dr Ir H Syamsuddin MS, menyampaikan penataan ruang memang menjadi salahsatu perhatian utama Pemerintah Daerah saat ini, khususnya pascabanjir bandang akhir tahun 2016 lalu. Beberapa kondisi terkait penataan ruang yang dihadapi Kota Bima saat ini, di antaranya permukiman warga yang mengambil tempat di bantaran sungai. Kawasan hutan kemasyarakatan di daerah hulu yang seharusnya berfungsi sebagai areal resapan air, namun pada kenyataannya telah gundul. “Selain itu, daerah aliran air yang menyempit maupun mendangkal,” ujarnya dikutip PLT Kabag Humaspro, Syahrial Nuryadin, SIP, MM, dalam pernyataan pers, Jumat.
Untuk mengatasi kondisi ini, katanya, Pemkot Bima mendapat bantuan dari banyak pihak. Satu di antaranya dari Bupati Bima yang telah memberikan bantuan lahan di Kelurahan Jatiwangi untuk pengembangan kawasan permukiman baru sebagai tempat relokasi warga yang bermukim di bantaran sungai.
Mengenai masalah agraria, diakuinya, sejauh ini di Kota Bima hanya ada gejolak-gejolak kecil yang bisa diselesaikan relatif cepat dan damai. Di antaranya sengketa lahan antara masyarakat Tanjung dengan PT Pelindo III dan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan. “Semua umumnya berjalan baik,” akuinya.
Saat ini, hal lain yang tengah diupayakan adalah penataan aset pemerintah daerah, seperti di kawasan Lawata-Ama Hami. (BK32)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
