Politik

Bandrol Dana Aspirasi di Dompu Picu Polemik

Ikhwayudin SE

Dompu, Bimakini.-   Pernyataan duta Partai Golkar di DPRD Dompu, Abdul Fakah, beberapa waktu lalu bahwa para legislator merampok uang rakyat   menghentak publik. Apalagi, pernyataan legislator  tiga periode itu disampaikan saat rapat paripurna APBDP Tahun 2017. Rupanya, Fakah mendasarkan tudingannya pada perbedaan mencolok bandrol Dana Aspirasi masing-masing legislator. Sejumlah rekannya mereaksi ‘cuap-cuap’ Fakah itu.

Ketua Komisi III  DPRD Dompu, Ikhwayudin, SE, mengaku  tidak merasa merampok. Uang siapa yang dirampok dan berapa jumlahnya harus dijelaskan. “Kalau memang terbukti kita merampok, silakan dilaporkan saja ke aparat hukum,” isyarat Ikhwayudin,  Senin (09/10). .
Duta PAN ini mengaku  siap memertanggungjawabkan dan selalu proaktif kepada siapapun terkait tudingan itu jika memang benar.

Menurutnya, kata merampok itu  tidak bisa diterima karena konotasinya lain. Penggunaan anggaran di DPRD Dompu tidak ada yang ditutupi,  karena melalui pembahasan dengan pihak eksekutif. Mekanismenya sesuai aturan  yang berlaku.

Hal senada juga diakui Muhammad Iksan, SSos. Dia juga mengaku tidak merasa merampok uang rakyat. Duta Partai Nasdem ini justru menyebut  perampok itu yakni seseorang yang langsung mengambil hak orang lain tanpa persetujuan pemiliknya. “Saya juga tidak pernah merasa merampok,” katanya.

Dia menambahkan kalaupun dituding merampok, pertanyaannya adalah merampk uang siapa dan berapa jumlahnya.
Namun,  Abdul Fakah tetap pada pernyataannya bahwa telah terjadi perampokan uang rakyat di  DPRD Dompu. “Memang telah terjadi perampokan,” katanya Senin (09/10).

Dia mengaku untuk membuktikan  telah melaporkan masalah itu ke Kejaksaan Negeri Dompu disertai data lengkap.
Lalu apakah yang merampok itu para legislator  seperti tudingannya? Fakah memaparkan ada perbedaan nominal antara anggota DPRD Dompu soal  Dana Aspirasi Dewan. DPRD itu  sistem kolegial dan sama-sama dipilih rakyat. Tidak ada Ketua dan Wakil Ketua, semua harus rata.

“Saya katakan perampok, karena adanya perbedaan jumlah Dana Aspirasi,” katanya.

Dia mencontohkan  tahun anggaran 2017 ini mendapatkan Dana Aspirasi senilai Rp1,3  miliar. Namun, ada legislator lain  yang mendapat  Dana Aspirasi Rp3 miliar hingga Rp4 miliar. Pertanyaannya, mengapa  bisa ada perbedaan padahal dalam rapat bersama telah disepakati masing-masing Rp1,3 miliar.

Menanggapi pernyataan Fakah itu, Ikhwayudin mengakui perbedaan itu. Hal  itu terjadi  bergantung dari kemampuan lobi dan program program yang diajukan oleh masing-masing legislator. “Dana itu kan bukan untuk pribadi legislator, tapi untuk konstituen yang diwakili,”  katanya.

Dia memberikan contoh tahun ini berhasil memerjuangkan dana program bronjongnisasi sungai Karijawa dan semua itu bergantung kemampuan menjelaskan program yang ditawarkan. “Hal yang pasti dana itu sudah sesuai mekanisme dan Undang-Undang yang berlaku, lalu di mana sisi merampoknya,” tanyanya.

Pernyataan Fakah itu terus menjadi perbincangan.  Namun, anggota DPRD dan Ketua DPRD Dompu Yuliadin, SSos,  siap dipanggil dan diperiksa jika ada dugaan perampokan dana seperti tudingan Fakah itu. (BK24)

Share
  • 9
    Shares
Komentari Berita
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Kearifan dalam pemilihan kata yang tidak mengandung pelecehan, intimidasi, dan SARA sangat kami hargai.

Bimakini.com adalah portal berita Bima Dompu Terkini. Bagian dari Bimeks Group.

Alamat: Jl. Gajah Mada No. 46 BTN Penatoi Kota Bima, NTB Tlp: 0374-646840, 08233-9031009, 0853-33143335, 0852-53523401. E-mail: info[at]bimakini[dot]com

APLIKASI ANDROID

Fanpage

Copyright © 2016 Bimakini.com. Portal Berita Bima Terkini.

To Top