Dari Redaksi

Kesolidan Eksekutif-Legislatif

 

Dok Humaspro: Sudirman saat dilantik menjadi Wakil Ketua DPRD Kota Bima.

POSISI Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah (DPRD) Kota Bima yang selama ini ditempati duta Partai Gerindra bergeser. Syahbuddin digantikan Sudirman, akhir pekan lalu.  Kabarnya pula kubu Partai Golkar memilih opsi yang sama. Mengiringi perubahan skuad dan pelantikan itu, sejumlah pihak berharap ada perubahan yang lebih baik dan produktif.  Tidak hanya sekadar mengganti, tetapi memang suah diprediksi bakal membawa warna dan pengaruh signifikan. Harapan yang sama disampaikan Wali Kota Bima, HM Qurais H Abidin, saat berbicara pada rapat paripurna yang menandai prosesi pelantikan Sudirman itu.

Saat itu, Wali Kota berharap hubungan eksekutif dan legislatif tetap harmonis. Kemitraan yang selama ini terjalin tetap dijaga keharmonisannya. Ya,  tetap membangun kebersamaan yang ditunjukan selama ini sebagai modal pembangunan Kota Bima menuju arah yang lebih baik. Qurais memberi contoh berbagai keberhasilan yang diraih selama ini. Diakui atau tidak, memang keberhasilan eksekutif tidak bisa dilepaskan begitu saja dari kontribusi legislatif. Dalam bahasa pengantar Qurais, meyakini keberhasilan itu tidak terwujud tanpa kerjasama bersama DPRD.

Memang kekompakan dan kesolidan antara eksekutif dan legislatif harus tetap terjaga. Tidak ada yang bisa maksimal dilakukan dalam situasi ketidakkompakan dan  ketidaksolidan. Itu sesuatu yang niscaya. Hanya saja, ekspresi kesolidan itu tetap dalam kerangka sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Eksekutif sebagai pelaksana, legislatif yang memelototinya. Dalam banyak contoh, daerah-dearah yang lebih maju berkecenderungan birokrasinya gesit, giat, dan kreatif dalam menginovasi keadaan wilayahnya. Pada saat bersamaan, pasti kontribusi dari para legislator yang mampu memerankan diri secara kritis dan bertanggung jawab.

Kita berharap ‘orkestra indah’ seperti itu tersaji di Kota Bima. Para legislator diharapkan tetap lincah memaikan peran dan tidak terjebak permainan kotor yang mengguras dana rakyat. Kasus beraroma penilepan APBD muncul pada berbagai daerah karena ‘kesolidan kerja sama yang diartikan secara sangat sempit’. Perselingkuhan dan konspirasi jahat dari oknum birokrasi dan legislatif, merujuk pada berbagai kasus di Indonesia akhir-akhir ini, menguras pundi dana rakyat. Tentu saja kondisi buruk seperti itu jauh dari Kota Bima.

Harapan Wali Kota Bima agar keharmonisan tetap terjaga, jelas wajar saja. Per teori, eksekutif memang membutuhkan ‘sparing partner’ yang tangguh, jeli, dan kritis untuk mengawasi keseluruhan item pembangunan pada berbagai sisi. Jika legislatif tidak mampu mengimbangi dinamika dan pola kerja eksekutif, maka pengawasan hanya tinggal harapan. Sebaliknya, tanpa kekompakan dalam koordinasi antara dua pihak, maka hambatan-hambatan bagi eksekutif dalam mengeksekusi program akan selalu muncul. Kesolidan antara eksekutif-legislatif sejatinya dibaca dalam konteks yang luas. Yakni kekompakan yang tetap mengacu pada kerangka kerja sesuai Tupoksi dalam semangat saling menghargai peran masing-masing.

Kekompakan dan kesolidan dalam kerangka membangun daerah menuju kondisi yang lebih baik lagi. Semangat membangun dan berinovasi, pengawasan ketat dan kritis merupakan dua kondisi kita harapkan muncul simultan dalam bilik eksekutif dan legislatif. Semoga demikian. Kota Bima membutuhkan dua sayap yang kompak agar mampu menyuguhkan warna berbeda dalam semangat kerja, tetapi tetap dalam kesamaan tujuan akhir. (*)

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Share
  • 10
    Shares
Komentari Berita
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Kearifan dalam pemilihan kata yang tidak mengandung pelecehan, intimidasi, dan SARA sangat kami hargai.
To Top