Banjir yang melanda Kota Bima tahun lalu.
Kota Bima, Bimakini.- Porsi alokasi belanja dalam RAPBD Kota Bima tahun 2018 yang mementingkan belanja honorarium daripada belanja penanganan setelah banjir bandang, disorot. Uang rakyat disarankan tidak dibelanjakan untuk kegiatan hura-hura.
Akademisi STKIP Bima, Herman, MPd, mengatakan pengalokasian anggaran pada pos belanja honorarium senilai Rp1,3 miliar dinilai aneh.
“Jangan belanja yang aneh-aneh. Pos belanja honor saja mencapai 1,3 miliar,” sorotnya ditemui di kampus setempat, Ahad.
Arah kebijakan pemerintah, menurutnya, harusnya lebih memikirkan penanganan setelah banjir. Kata dia, masih ada infrastruktur dan rumah warga yang butuh perhatian serius.
“Bukan hanya kegiatan atau program untuk belanja pegawai saja, yang perlu dipikirkan membangun kembali infrastruktur yang rusak. Masih banyak warga yang tinggal ditenda, mereka butuh perhatian serius dari pemerintah,” sesalnya.
Dia memberikan contoh infrastruktur di Kota Bima yang membutuhkan perhatian pemerintah. “Jembatan gantung yang menghubungkan Kelurahan Dara dengan Paruga, sangat urgen diperhatikan. Termasuk, tanggul yang jebol menyebabkan banjir di Lingkungan Tambanan,” tuturnya.
Sebagai warga Kelurahan Dara, salahsatu Kelurahan terdampak banjir, dia mendesak DPRD Kota Bima mencoret anggaran yang tidak bersetuhan dengan rakyat.
Dia berharap, pemerintah dan kepala daerah memikirkan hal berkaitan kepentingan masyarakat. “Jangan kepentingan pejabat dan pegawai saja yang dipikirkan,” tandasnya. (DED)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
