Gubernur NTB TGB H Zainul Majdi saat jadi Pembicara di APLF.
Mataram, Bimakini.- Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, menjadi salah satu pembicara kunci pada Asia Pacific Leaders Forum (APLF) 2017, di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (14/12/2017).
Pada forum yang dibuka oleh Wakil Presiden RI, Yusuf Kalla dan dihadiri para pemimpin pemerintahan serta para kepala daerah negara-negara Asia Pasifik, seperti Gubernur Bohol, Philipina, Edgar Chatto, Gubernur TGB menegaskan bahwa kunci keberhasilan pemerintahan terbuka terletak pada pelibatan masyarakat pada setiap kebijakan dan program pembangunan yang dijalankannya. “Pelibatan tersebut tidak hanya dalam makna yang sempit, melainkan juga melibatkan warga masyarakat beserta seluruh pranata kearifan lokal yang tumbuh, berkembang dan dijunjung tinggi oleh masyarakat itu sendiri,” ujarnya.
Misalnya di NTB, ada para Tuan Guru, Ulama, Pondok Pesantren dan para tokoh adat dan tokoh- tokoh berbasis kearifan lokal lainnya yang menjadi panutan masyarakat. Dalam pandangan Gubernur TGB, wujud pemerintahan terbuka itu, sesungguhnya memiliki korelasi kuat dan berhubungan simetris dengan bagaimana pemerintah melibatkan masyarakat pada setiap program pembangunan.
Artinya, ketika pemerintah membuat atau merancang sebuah program, kata Gubernur dua periode ini, maka sejak awal mayarakat harus dilibatkan dan mengetahuinya. Dengan cara demikian maka banyak ide ide kreatif dan inovasi yang tumbuh dalam masyarakat itu akan mewarnai corak dari program dan kebijakan tersebut. Program itu menjadi membumi karena sebagian besar ide dasarnya berasal dari sumbangsih pemikiran masyarakat.
Menurutnya, program tersebut pada gilirannya, bila dalam pelaksanaan ditemukan permasalahan, maka akan sangat mudah ditemukan solusinya. Juga masyarakat dapat berpartisipasi untuk mengontrol dan mengukur tingkat keberhasilan dan nilai kemanfaatan dari program tersebut bagi masyarakat luas.
“Melalui sinegitas antara pemerintah dengan masyarakat, yang dimulai dari desa, kini NTB terbilang sukses menurunkan angka kemiskinan,” ujarnya.
Pada sesi Subnational Leaders Rountable tersebut, TGB menekankan bahwa sistem pemerintahan terbuka juga berlaku pada transparansi anggaran. Untuk urusan transparansi anggaran menurutnya, untuk mengetahui dan mengakses anggaran pemerintah, tidak cukup hanya mengandalkan teknologi. Namun juga perlu memerankan pranata kearifan lokal yang ada. Seperti masyarakat etnik di Lombok, Sumbawa atau Bima. Termasuk melibatkan para tuan guru, pemuda, tokoh adat serta elemen masyarakat lainnya untuk menyosialisasikan program, anggaran dan kebijakan pemerintah daerah. “Dengan pola pemerintahan terbuka saat ini jelasnya, NTB menjadi Provinsi terbaik dalam hal keterbukaan informasi,” ungkap Gubernur TGB.
APLF merupakan forum dialog internasional yang membahas keterbukaan pemerintah untuk pembangunan yang inklusif, dengan mengahdirkan puluhan pembicara luar dan dalam negeri.
Para forum pertemuan para pemimpin Asia Pasifik tersebut, Gubernur yang juga Cucu Pahlawan Nasional, Maulana Syaikh, TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid itu berbagi konsep dan sharing pengalamannya dalam menjalankan prinsip-prinsip pemerintahan yang terbuka atau open government sebagaimana selama ini diterapkannya dalam membangun menjadi daerah.
Banyak pihak mengakui termasuk para pemimpin Asia Pasifik bahwa NTB di bawah kepemimpinannya selama sembilan tahun terakhir ini mengalami begitu banyak perubahan dan kemajuan.
Menteri PPN/Kepala Bappenas RI, Bambang Brodjonegoro selaku penyelenggara kegiatan tersebut menyampaikan bahwa pelibatan berbagai pemangku kepentingan dapat mempertajam peluang untuk mencapai banyak terget pembangunan. Atas dasar tersebut lanjutnya, pemerintah Indonesia mengundang perwakilan negara negara di Asia Pasifik untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan dalam penerapan keterbukaan informasi di masing masing negara.
Selain itu, kegiatan tersebut katanya dapat menjadi forum bagi partisipan untuk berbagi pengetahuan tentang peran keterbukaan pemerintah dalam menciptakan pembangunan yang inklusif melalui pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, inovasi pelayanan publik yang efektif efisien dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. PUR
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
