Gubernur NTB, H Zainul Majdi bersama Presiden RI, Jokowi.
Mataram, Bimakini.- Presiden RI, Ir Joko Widodo, meminta kepada seluruh jajaran pemerintahan, pusat dan daerah terus menyederhanakan prosedur segala urusan birokrasi pemerintahan dengan melakukan sinkronisasi kegiatan antar sektor dan bidang, termasuk antara pusat dan daerah.
Presiden memberi arahan agar belanja untuk layanan publik mendapatkan porsi yang lebih besar, dan belanja difokuskan pada kegiatan inti bukan kegiatan pendukung.
Penegasan tersebut disampaikan Presiden saat memberikan pengarahan pada acara Penyerahan DIPA 2018 kepada para pengguna anggaran yang dihadiri para Gubernur seluruh Indonesia di Istana Bogor, Rabu (6/12/2017).
Pada acara tersebut, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi hadir langsung menerima DIPA Tahun 2018 untuk Provinsi NTB yang diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Adapun total DIPA untuk Pemda Provinsi NTB dan 10 Kabupaten/Kota se/NTB tahun 2018 sebesar Rp. 15, 357 triliun lebih, terdiri dari dana desa sebesar Rp. 903,185 miliar lebih, DAU Rp.8,564 triliun lebih, DAK Fisik Rp.1,911 triliun lebih, DAK Non fisik Rp.2,460 triliun lebih, dana bagi hasil SDA Rp.509,240 miliar lebih dan dana bagi hasil pajak Rp. 305, 250 miliar.
Dalam arahannya, Presiden mengingatkan pemda agar menetapkan Perda APBD tepat waktu sehingga pelaksanaan kegiatan sudah dapat mulai dari awal tahun. Hal yang paling ditekankan Presiden dalam penggunaan belanja agar dilakukan efisiensi belanja operasional. Seperti belanja rapat, perjalanan dinas, dan lain-lain.
Selain itu, dalam hal penggunaan dana desa, Presiden mengharapkan agar dilaksanakan secara swakelola dengan skim padat karya/cash for work. Gubernur dan Bupati/Walikota dimintanya agar memberikan pengarahan, mengingat tahun 2018 adalah tahun yang penuh dengan pelaksanaan agenda strategis, seperti Asian Games, Pilkada dan Persiapan Pemilu 2019.
Presiden mengajak seluruh jajaran pemerintahan dan segenap masyarakat untuk tetap fokus bekerja, melibatkan partisipasi swasta dan semua pihak dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif. “Demikian pula lompatan perbaikan Indeks Kemudahan Berusaha agar dipertahankan sehingga ekonomi tetap tumbuh secara berkualitas,” harap Presiden Joko Widodo. (PUR)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
