Bima, Bimakini.- Anggota DPRD Kabupaten Bima, Nurdin Amin, meminta agar pemerintah tidak menunggu reaksi dari petani merampas jatah pupuk warga desa lain. Perlu upaya serius untuk merespon masalah ini.
“Aksi perampasan pupuk oleh warga adanya kesenjangan atau kecemburuan warga yang belum peroleh pupuk,” ucapnya ditemui, kemarin.
Pernyataan duta PDIP itu menanggapi insiden perampasan pupuk oleh petani asal Desa Leu dan menyusul terjadi di Desa Rasabou Kecamatan Bolo, dalam dua hari berbeda.
Sekarang ini, menurutnya, petani tengah dihadapkan kesulitan memeroleh pupuk subsidi jenis Urea, sementara tanaman mereka mendesak meminta asupan gizi tambahan.
“Mengantisipasi muncul kejadian serupa, rekomendasi kita secepatnya dilaksanakan. Jangan menunggu masyarakat mengeluhkan sulitnya peroleh pupuk, karena akan memicu terjadi hal yang tidak diinginkan,” tuturnya.
Dia menegaskan, distributor harus memenuhi semua rekomendasi penyaluran pupuk. Umpamanya, kata dia, jika rekomendasi di desa sebanyak 20 ton, harus disalurkan secepatnya. “Jangan disalurkan dalam rentan perbedaan waktu yang lama,” sarannya.
Menurutnya lagi, munculnya reaksi petani disebabkan kebutuhan pupuk yang belum mencukupi. “Reaksi itu disebabkan belum terpenuhi kebutuhan petani. Tidak mungkin ada aksi, jika kebutuhan petani sudah terpenuhi,” imbuhnya.
Selain itu, dia mengingatkan agar distributor koordinasi dengan KP3 setempat saat penyaluran. “Pengawasan harus ditingkatkan saat penyaluran,” ucapnya.
Direktur CV Rahmawati, H Ibrahim, mengatakan penyaluran pupuk subsidi sudah sesuai rekomendasi. Hanya saja, petani tidak sabar menunggu jatah didistribusikan.
“Kita tetap mengacu rekomendasi saat mendistribusikan ke pengecer. Kalau tidak ada rekomendasi, tidak mungkin pupuk kita distribusikan,” katanya. (YAN)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.