Dari Redaksi

Rastra dan Pilkada

Di Tahun Politik atau Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) banyak hal yang sensitif. Apalagi terkait kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah (Pemda).

Seperti Kamis (1/2), sejumlah warga Kelurahan Tanjung mendatangi Kantor DPRD Kota Bima. Kedatangan mereka untuk mengadukan masalah pembagian Beras Sejahtera (Rastra). Karena ada yang dinilai layak memerolehnya, justru tidak dapat, sebaliknya ada yang meninggal masih terdata. Ada juga dilaporkan, sejahtera, namun justru diutamakan.

Persoalan itu pun dinilai ada unsur politis. Apalagi, Kepala Dinas Sosial Kota Bima yang hadir untuk dimintai klarifikasi, tidak bisa menjelaskan banyak hal. Buntutnya, tudingan adanya muatan politis pun semakin besar.

Ada juga statement yang disampaikan Ketua DPRD Kota Bima, Feri Sofiyan, SH yang memimpin pertemuan tersebut. Rastra di tahun politik, dapat memicu kegaduhan.

Sebelumnya juga ada persoalan pengelaiman Program Keluarga Harapan (PKH) oleh salah satu pendukung bakal calon (Balon) Wali Kota Bima. Bahkan aromanya sarat “intimidasi”, karena jika tidak mendukung pasangan calon tertentu, tidak akan mendapat program serupa di tahun berikutnya.

Masyarakat miskin, seolah ditempatkan pada obyek yang mudah dieksploitasi untuk kepentingan politik tertentu. Mungkin karena jumlah warga miskin cukup signifikan mendulang dukungan. Lantas, sampai kapan orang miskin selalu menjadi bahan eksploitasi?

Isu kemiskinan, seharuanya menjadi salah satu topik yang diwacanakan para kandidat kepala daerah. Bagaimana meningkatkan kesejahteraan mereka, sehingga dapat hidup dengan layak.

Selayaknya, dalam program bantuan bagi masyarakat miskin, benar-benar menyasar mereka yang terdampak, tanpa harus memadang, apakah mendukung atau tidak salah satu calon. Apalagi, jika itu dilakukan oleh aparatur pemerintah. Namun, sebaiknya juga tidak cepat sensitif, jika semua persoalan itu dianggap politis, karena itu juga dapat memancing kekisruhan.

Mendudukkan persoalan menjadi penting, agar masalahnya dapat cepat diatasi, tidak berlarut, apalagi terus dipolitisasi. Pengawasan terhadap berbagai kebijakan yang menyasar masyarakat miskin, harus terus dilakukan. Jangan sampai timbul penyimpangan dan menguntungkan pihak tertentu. Apalagi, jika bantuan bagi rakyat miskin harus dipangkas.

Kita berharap, agar di tahun politik ini, kebijakan yang menyangkut masyarakat miskin dapat dilakukan lebih teliti dan hati-hati. Agar tidak muncul dugaan atau tudingan, kebijakan bersifat politis.

Juga tidak memolitisasi masyarakat miskin sebagai obyek politik, namun tidak pernah jelas bagaimana cara mengurangi angka kemiskinan. Jika tugas mengentaskan kemiskinan, hanya mengandalkan program dari pusat, lantas apa kerja sebagai kepala daerah.

Tentu harus ada terobosan, bagaimana  terus menekan angka kemiskinan saat ini. Maka rakyat miskin menunggu, tawaran dari para figur yang memantaskan diri untuk menjadi calon pemimpin. Masyarakat juga harus melihat visi-misi serta program mereka, apakah ada keberpihakan itu. jangan sampai hanya slogan dan tidak jelas. (*)

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
1
Share
  • 43
    Shares
To Top