Opini

Muda Memimpin: Diskursus Alternatif Krisis Kepemimpinan Bangsa (Refleksi Bonus Demografi)

Oleh: Satria Madisa

Satria Madisa

Masih ingatkah kita tentang peristiwa menyejarah dalam narasi besar Negara kita. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan oleh Bung Karno dan Bung Hatta, merupakan “akumulasi” pergolakan pemuda. Dimulai dengan Budi Utomo, berlanjut pada Sumpah Pemuda, Penculikan Soekarno-Hata di Rengasdengklok dan ber-klimaks pada proklamasi. Pemudalah yang merumuskan dan membentuk kerangka Negara ini yang seharusnya tetap mengisi posisi starategis dalam menahkodai “Layar Besar” bangsa. Dalam tataran tekstual hisroris memperlihatkan betapa besarnya pengabdian pemuda. Tapi di tataran aplikatif kekinian cenderung “terdistorsi” oleh kaum tua.

Manifesto pemuda dalam diskursus kepemimpinan bangsa bukan hanya “agenda mendesak bangsa”, tapi juga keharusan historis. Kebutuhan akan pemimpin yang diharapkan memecah kebuntuan sistem dengan naluri yang “segar” dan kemampuan membaca dan memahami peta kebutuhan bangsa diera milenial. Tentu indikatornya mentalitas dan konsistensi anti kemapanan harus diusahakan dalam merebut kepercayaan masyarakat. Dan pemuda perlu merebut panggung “partisipasi kolektif” dengan menggalang dan memoblisasi kepercayaan, prospek, dan nurani masyarakat.

Demokrasi yang dipandang sebagai medium representasi kebebasan dan kesetaraan memang menyediakan ruang yang sama dalam tataran formal dan normatif. Dan pemuda harus “melek” demokrasi sebagai ruang uji ketangkasan, kelayakan dan integritas sebagai pembuktian bahwa benar adanya pemuda harus bisa menjadi pemimpin bangsa.

Mari kita membangun “refleksi kritis” tentang absennya konstelasi pemuda dalam perjalanan Indonesia Merdeka. Mulai dari Presiden Soekarno dan sampai pada Presiden milenial Jokowi yang notabanenya adalah kaum tua. Semacam ada kecenderungan terselubung “kaum tua” memangkas pemuda baik dalam tataran kekuasaan, Parpol, bahkan sampai pada organisasi kepemudaan. Kriminalisasi terhadap Anas Urbaningrum (Ketua Umum DPP Partai Demokrat Termuda) adalah salah satu peminggiran/pemangkasan terhadap calon pemimpin muda bangsa. Banyak pihak yang memperediksi, andai kata Anas Urbaningrum tidak dikriminalisasi oleh rezim saat itu, maka bukan Jokowi Presiden kita hari ini.

Rotasi zaman yang sangat kompleks dengan trend-trend menghebohkan dan menggilakan seharusnya tidak membuat pemuda larut dalam keadaan. Pertama, pemuda harus berani meletakkan sistem nilai yang nantinya mengorbitkan dirinya sebagai calon pemimpin bangsa. Kedua, kepemimpinan menjadi model idiologisasi dalam pemupukkan kualitas diri secara terus-menerus. Ketiga, membangun tantangan ke dalam internalnya tentang muatan subtansi dan kerangka konsep-aplikatif kepemimpinan transformatif.
Kepemimpinan yang efektif hanya bisa diwujudkan dengan kesadaran diri dan memahami peta diri dengan benar. Dan pemuda perlu pasang badan untuk menjadi inisiator dan eksekutor bangsa dalam narasi besar bangsa.

Kehilangan generasi bukan hanya bobroknya kualitas pemuda yang ditengarai “pornonya” kemajuan gobalisasi dan modernisasi. Absennya pemuda dalam posisi penting dapat dipandang sebagai kehilangan generasi. Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang melahirkan globalisasi, modernisasi, dan westernisasi harus direspon dengan hadirnya pemimpin muda. Ini dikarenakan pada tahun 2020-2035, diprediksi Indonesia akan mengalami “Bonus Demografi”. Dimana usia produktif (pemuda) lebih banyak dari yang tidak produktif. Bonus demografi akan menjadi batu loncatan Negara kita menjemput kemajuan dan pemuda penting mengendalikan panggung besar bonus demografi tersebut. Lantas bagaimana dengan jumlah pemuda kita sekarang, dan bagaimana kontekstual perannya ?

Jumlah pemuda yang ditaksir mencapai 61,8 Juta orang atau 24,5% dari total jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 252 juta orang (BPS, 2014). Dan dalam kepemimpinan bangsa masih sangat rendah keberadaannya? Dari 34 Provinsi hanya sebagian kecil pemuda yang menjadi pemimpinnya. Belum lagi di percaturan politik yang acap kali disebut nasional. Ini menjadi tantangan kita bersama dalam mengemban posisi lokomotif perubahan sosial.

Pemimpin Muda: Alternatif ataukah Ironi kekuasaan ?

“Mereka yang dulunya aktivis/pejuang rakyat yang mengkritisi pemerintah, sekarang menjadi penjilat rakyat karna berkuasa”, Ungkapan yang sering jadi slogan dalam setiap gerakan mahasiswa zaman now dapat dipandang sebagai representasi kegelisahan pemuda terhadap keberlangsungan generasinya. Betapa banyak kasus-kasus korupsi, perdagangan kepala rakyat, dan perbuatan amoral yang justru pemuda sebagai aktor dan eksekutornya. Dan mereka dizamannya merupakan aktivis yang selalu memperjuangkan hak-hak rakyat. Operasi Tangkap Tangan terhadap Gubernur Jambi, Zumi Zola (pemimpin muda) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karna kasus suap pengesahan APBD sekiranya dijadikan sampel pesimisme masyarakat terhadap pemimpin muda. Disisi lain, meluasnya optimisme masyarakat Indonesia terhadap pemimpin muda direpresentasikan oleh “Muhammad Zainul Majdi” yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB), merupakan suatu sampel penegasan eksistensi “Muda Memimpin” dalam percaturan politik sebuah bangsa. Dua sampel kepemimpinan muda layak untuk dijadikan “uji kelayakan” dan “uji integritas”, bahwa anak muda pantas jadi pemimpin bangsa. Walaupun dalam kondisi tertentu malah menjadi ironi. Disini penulis mencoba menawarkan konsepsi aplikatif, bahwa pemuda dengan oto-kritik internal yang terus-menerus akan membuka ruang dialogis “kepentingan bangsa” perlu dinahkodai oleh pemuda. Kita memilih mengutuk kegelapan ataukah menyalakan lentera, optimis ataukah pesimis?

Diskursus kepemimpinan anak muda dalam percaturan Indonesia tidak akan tuntas hanya dengan persoalan like and dislike. Setuju atau tidak. Disinilah anak muda harus mendesain dan mempersiapkan diri bukan hanya sebagai gerakan sosial tapi juga sebagai actor of idea dalam wilayah starategis bangsa. Disisi lain, reorientasi peran sekiranya menjadi “peta” bagi nahkoda yang nantinya jadi kompas sebuah negri. Penulis melihat kepemimpinan anak muda alternatif disaat kaum tua mengalami krisis kepercayaan mayoritas publik. Krisis kepemimpinan yang ditandai dengan krisis gagasan dalam membangun sebuah negri. Karna pikiran segar dan enerjik tidak dimiliki kaum tua. Sembari mengingat ungkapan Bung Karno “Berikan aku sepuluh pemuda maka akan aku guncangkan dunia”. Dan kiranya sangat kontekstual dan relevan dengan pemetaan kepemimpinan bangsa.
Doktrin “anti kemapanan” harus tetap menggema dalam sanubari anak muda. Sebagai bekal dasar dalam mengarungi perjalanan bangsa. Lalu bagaimanakah keterkaitan antara muda memimpin dengan bonus demografi?

Bonus demografi merupakan keuntungan yang dinikmati oleh suatu Negara sebagai akibat dari besarnya proporsi penduduk produktif (15-64 tahun) dalam evolusi kependudukan yang dialami oleh Negara tersebut. Indonesia diperkirakan akan menjemput bonus demografi di tahun 2020-2035 dimana 64% usia produktif dari jumlah penduduk Indonesia ditaksir 297 juta jiwa (Kemdigbud.go.id). Bonus demografi memainkan peran sentral dalam keberlangsungan dan keberlanjutan Indonesia sebagai Negara yang diharapkan maju. Manakala bonus demografi dan problematikanya bisa direspon maka peluang untuk Indonesia emas akan kita nikmati bersama. Mengingat potensi Sumber Daya Alam (SDA) sangat melimpah ruah. Yang tentu harus didukung dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempuni. Monopoli penguasaan SDA oleh asing, aseng, dan asong juga didukung absennya SDM. Karna penjajahan SDA harus dimulai dengan penjajahan SDM. 72 tahun Indonesia merdeka, tapi implikasinya belum bisa menyentuh nurani publik terhadap makna merdeka. Skema penjajahan kepada bangsa ini, harus menjadi medium reflektif bagi kita semua, bahwa peletak tradisi perbudakan ditengarai karna krisis sumber daya manusia yang juga didukung krisis kepemimpinan bangsa. Maka tranformasi peran dalam memimpin sebuah bangsa harus direbut.

Logika Bonus Demografi dimana 1 orang usia produktif menanggung beban 10 0rang yang tidak produktif tentu berefek sangat luas untuk menjemput Negara maju. Dan manakala tidak disambut, maka Indonesia harus menanggung beban sebagai Negara dunia ketiga bahkan sampai pada Negara gagal. Atas dasar itu penulis kira krisis kepemimpinan muda dalam bangsa ini harus didobrak. Karna bonus demografi harus disambut dengan konsepsi kepemimpinan transformatif dan menjadi kebutuhan bangsa pemuda harus ambil bagian. Usia produktif terkoneksi dengan pemimpin muda yang produktif “jembatan kemakmuran” untuk Negara tercinta ini.

Gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB) layak menjadi sampel suksesnya kepemimpinan pemuda. Dengan prestasi gemilangnya untuk NTB, INDONESIA dan DUNIA. Dalam tataran organisasi kepemudaan terpilihnya Respitori Saddam Al-Jihad (Ketum PB HMI Periode) 2018-2020 dengan usianya masih sangat muda merupakan “benih unggul” kiprah anak muda sebagai calon pemimpin bangsa.

Begitupun dalam kontestasi politik daerah, pemuda harus mengambil peran dengan melawan tradisi superioritas kaum tua. Entah sebagai eksekutif maupun legislatif. Karna Indonesia emas yang di dukung bonus demografi, (2020-2035) pemuda harus memainkan peran sentral dimulai dari panggung nasional, regional, dan daerah. Apakah ini mungkin? Naluri anak muda harus menjawab. Pemuda tidak boleh pesimis. Meminjam ungkapan Kahlil Gibran dengan sedikit modifikasi “Pemuda yang pesimis akan melihat durinya, sedangkan pemuda yang optimis akan melihat mawarnya” Apakah bonus demografi akan kita sambut dengan pesimisme?

Kantin Fakultas Hukum
Universitas Mataram, 8/3/2018

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Share
  • 80
    Shares
To Top