Pemerintahan

Pemkot Kembali Beri Sanksi ASN Berpolitik Praktis

ilustrasi

Kota Bima, Bimakini.- Pemerintah Kota (Pemkot) Bima kembali memberikan saksi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbukti berpolitik praktis. Sanksi diberikan setelah melalui sidang kode etik dan tindaklanjut dari rekomendasi Panwaslu Kota Bima.

Sanksi yang diberikan, yakni permohonan maaf  oleh tiga ASN karena  terlibat politik praktis saat kegiatan kampanye  Paslon Wali/Wakil Wali Kota Bima.

Kabid Pengembangan SDM dan Penilaian Kinerja BKPSDM Kota Bima Muhammad Rasyiddin mengatakan, sebelumnya ketiga ASN itu sudah dipanggil untuk klarifikasi. Majelis kode etik akhirnya mengeluarkan keputusan terhadap ASN tersebut.

Mereka adalah   Camat Raba SF, Lurah Ntobo SR dan Lurah Kendo SA. Ketiganya telah selesai menjalani sidang mejelis kode etik beberapa hari lalu.

Dalam klarifikasi  terhadap oknum ASN tersebut, melibatkan Tim Majelis Kode Etik, yakni Sekda, Kepala BKPSDM, Assisten III, dan Inspektorat. “Mereka  diminta klarifikasi tentang sejauh mana keterlibatan pelaku selama proses Pilkada berlangsung,” ujarnya via hanphone, Sabtu.

Ketiganya pun hanya diberi sanksi kode etik, berupa permintaan maaf, menyesali perbuatan dan menandatangani surat pernyataan tidak akan mengulangi.

Sementara oknum ASN Dinas Tata Kota dan Pemukiman MT direncanakan akan diperiksa Senin (12/3) hari ini.  Karenakan surat rekomendasi dari Panwaslu Kota Bima baru diterima Kamis (8/3) lalu. Apalagi tim majelis kode etik dalam pekan ini masih ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga dua hari kedepan akan disidangkan.

Seperti dibertiakan sebelumnya, lima ASN diduga terlibat politik saat  pengukuhan tim paslon.  MT sendiri sudah dua kali diproses oleh Panwaslu. (DED)

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Share
  • 15
    Shares
To Top