Connect with us

Ketik yang Anda cari

Politik

Bawaslu NTB Minta KPU tidak Kuatir Soal Netralitas

Ketua Bawaslu NTB, Muhammad Khuwailid, saat memberi arahan kepada Panwaslu, Panwascam dan PPL di Hotel Marina, Jumat.

Kota Bima, Bimakini.- Ketua Bawaslu NTB, Muhammad Khuwailid, SAg, MH menanggapi sikap KPU Kota Bima yang menolak memberi keterangan kepada penyidik kepolisian dalam kasus dugaan pelanggaran kampanye oleh Tim Lutfi-Feri. KPU diminta tidak kuatir soal netralitas,  karena kapasitasnya sebagai saksi ahli, bukan saksi fakta.

Apalagi, kata dia, jika penyidik memandang keterangan yang akan disampaikan KPU sebagai keharusan. Meskipun penyidik juga punya cara bagaimana syarat penyidikan dapat terpenuhi.

“Tegaknya hukum di dalam satu proses penyidikan menjadi tanggung jawab kita semua. Jika KPU mengatakan, menjaga netralitas, lantas apa masalahnya memberikan keterangan,” ujarnya di Hotel Marina usai memberi arahan kepada Panwascam dan PPL, Jumat (6/4).

Lanjutnya, tidak serta merta dengan memberikan keterangan itu, KPU menjadi tidak netral. Apalagi dalam pemeriksaan itu sebagai ahli. “Karena KPU memiliki kewenangan itu. juga sebagai regulator. Karena kewenangannya itulah, maka diminta sebagai saksi,” terangnya.

Jika sebagai saksi fakta, kata dia, maka KPU bisa saja memilih memberi atau tidak memberi keterangan. Namun, dalam kapasitas sebagai regulator atau bukan saksi fakta, maka tidak mengganggu netralitas.

Iklan. Geser untuk terus membaca.

Sama halnya dengan Bawaslu, kata dia,  ketika melakukan penegakan hukum, bukan berarti dianggap tidak netral. Karena  penyelenggara juga memiliki fungsi melayani masyarakat.

“Jadi kalau diminta sebagai saksi ahli, maka tidak ada hubungannya dengan netralitas,” tegasnya.

Dikatakannya, banyak pihak yang memahami regulasi tersebut, namun tidak bisa diminta sebagai ahli, karena tidak melekat kapasitas. “Saya juga bisa, tapi bukan kapasitas saya untuk memberi keterangan sebagai ahli, karena yang memiliki kewenangan itu  KPU,” pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua KPU Kota Bima, Bukhari, SSos sempat mendatangi penyidik memenuhi undangan. Hanya saja  menolak memberikan keterangan dengan alasan netralitas.

Iklan. Geser untuk terus membaca.

Sikap itu disesalkan juga oleh Wakapolres Bima Kota, Kompol Yusuf, SIK. Padahal kapasitas KPU untuk dimintai keterangan sebagai saksi ahli, bukan saksi fakta.

Wakapolres sudah memerintahkan agar melayangkan surat penggilan kedua. Jika tidak juga memenuhinya, maka akan dijemput paksa.

Informasi yang diperoleh BimaEkspres, surat baru dilayangkan Jumat kemarin.  (IAN)

Iklan. Geser untuk terus membaca.

Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.

Click to comment
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Hindari komentar bermuatan pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Berita Terkait

CATATAN KHAS KMA

SEBELUM benar-benar lupa, saya mau menulis ini: Gempa Lombok. Sepekan lagi, itu empat tahun lalu. Tetapi trauma saya (ternyata) belum juga hilang. Sudah pukul...

Berita

HARI begitu cerah. SDN O’o yang dikeliling pepohonan rimbun di puncak Donggo, lumayan sejuk. kegaduhan siswa yang mengikuti Kelas Inspirasi (KI) membuat sekolah itu...

Politik

Bima, Bimakini.- Setelah pembahasan kedua, Tim Sentral Gakumdu Kabupaten Bima berhentikan kasus melibatkan ASN dan oknum Kades di Kecamatan  Sape yang hadir di Posko...

Politik

Bima, Bimakini.- Seperti apa perkembangan penangaman kasus dugaan tindak pemilu melibatkan Caleg Partai PAN, MA dan Partai  Nasdem, EM  yang ditangani Sentral Pelayanan Hukum...

Politik

Kota Bima, Bimakini.- Panwascam Rasanae  Timur, saat ini masih mendalami kasus dugaan money politic, yakni pembagian terpal yang melibatkan oknum ASN. Bahkan salah satu...