Pemerintahan

DPRD Laporkan Hasil Studi Banding di Kota Palembang

Kota Bima, Bimakini.- Lembaga DPRD Kota Bima, Jum’at (27/4) malam, menggelar rapat paripurna laporan Komisi terhadap hasil studi banding di Kota Palembang, sekaligus penutupan masa sidang pertama tahun 2018.

Hadir Sekda Kota Bima, Drs H Muhtar Landa, mewakili Wali Kota Bima serta perwakilan OPD dan FKPD Kota Bima.

Pimpinan sidang, Sudirman DJ, SH, membuka rapat paripurna dan menyampaikan agenda rapat kaitan laporan Komisi-komisi dewan terkait hasil studi banding di Kota Palembang dan penutupan masa sidang pertama tahun 2018.

Dikatakan Sudirman, pengelolaan keuangan dan administrasi pemerintahan perlu regulasi yang bagus dan SDM dan sumber daya apararur yang profesional dengan pendalaman pengetahuan Dewan melalui studi banding di daerah lebih maju.

“Studi bandindg ke Palembang  mempelajari potensi daerah tujuan, baik SDA maupun SDM agar dapat diterapkan di Kota Bima, supaya kita bisa kembangkan potensi daerah dan bisa berdaya guna dan berhasil guna,” tuturnya.

Komisi I yang diwakili, Agus Wirawan, melaporkan hasil studi banding. Dia mengatakan, hasil studi banding di Kota Palembang dapat diterapkan di Kota Bima.

“Komisi I melihat melihat bagaimana jaminan dan pelayanan kesehatan dilakukan pemerintah Kota Palembang, sesuai fungsi kami,” jelasnya.

Peningkatan kesehatan, ada jaminan kesehatan gratis dan didukung infrastruktur yang memadai serta SDM tenaga medis profesional yang disiapkan pemerintah. Bahkan, Kota Palembang meraih salahsatu dari 11 Puskesmas terakreditasi di Indonesia.

Pelayanan kesehatan berbasis on line bertujuan mempermudah pelayanan, baik dokter maupun kebutuhan lainnya.

Begitu pula Bidang Kebersihan dengan budaya gotong royong, sebagai bentuk kebersamaan dan silaturahim bersama pemerintah dan masyarakat setiap pekan melakukan gotong royong.

“Pelayanan perizinan telah optimalisasi penanaman modal dan investasi dengan penyederhanaan izin,” ungkapnya.

Komisi 2 dilaporkan duta Nasdem,  Mutmainah Haris. Pemerintah Kota Palembang menerapkan ekonomi kerakyatan dengan peningkatan ekonomi pada setiap kelurahan dan telah berikan konstribusi besar bagi masyarakat.

Sehingga dapat bersaing dengan pasar modern,  kepada oara PKL di kota palembang pemerintah berikan ruang cukup bagi tumbuhnya ekonomi kecil,  dengan berikan ruang pkl dengan menjaga kebersihannya sehingga Selain ekonomi meningkat juga pad.

“Potensi pajak dengan terapkan sistem pengendalian terintegrasi, dapat memantau jumlah kunjungan tamu di hotel dan resroran sehingga dapat kurangi kebocoran pajak daerah,” paparnya.

Komisi 3 dilaporkan duta PPP, Edi Ihwansyah, melaporkan tentang pengelolaan sampah. Tumpukan sampah, menarik diadopsi, dengan kampanye bebas sampah. “Tumbuh kesadaran dengan terbentuknya komunitas bersih sampah melalui gotong royong,” tuturnya.

Pengembangan bank sampah untuk meningkatkan PAD, sektor parkir dibentuk BUMD setiap areal parkir agar meminimalisir kebocoran parkir dan semerawutnya jalan.

Usai laporan komisi dibacakan, kemudian dilanjutkan rapat paripurna dengan agenda penutupan masa sidang pertama tahun 2018. (DED)

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Share
  • 28
    Shares
To Top