H M Syafrudin, ST, MM saat bersama guru di Dompu.
Dompu, Bimakini.- Anggota DPR/MPR RI dari Dapil NTB, H M Syafrudin, ST, MM (HMS), menggelar kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Dompu, Rabu (4/4). Kegiatan yang digelar dengan menggandeng PGRI itu dihadiri lebih dari 300 guru. Peserta pun seolah “terhipnitis” saat menyimak pidato HMS.
Meski suhu ruangan cukup panas, namun para pendidik dari berbagai penjuru Dompu itu tidak beranjak mendengarkan pidato HMS. Biasanya, akan banyak peserta yang keluar mencari suasana lain, namun tidak saat HMS berpidato.
“Semua peserta tidak ada yang meninggalkan tempat karena respon terhadap kegiatan tersebut. Lebih-lebih lagi mendengar materi sosialisasi yang bagus dari bapak H. M. Syafrudin ST,” ujar Ketua PGRI Kabupaten Dompu, M. Irhamsyah, S.Pd.
Irhamsyah menegaskan, para guru memang menaruh harapan kepada sosok HMS yang dianggap rajin turun dan menyerap aspirasi dari rakyat yang diwakilinya. “Kami mengharapkan karena Haji Rudi itu adalah putra terbaik NTB yang ada di Senayan,” tegas Irhamsyah.
Dia menegaskan, kegiatan sosialisasi itu juga berubah menjadi ajang melepas keluh kesah dan kegundahan para pendidik di Dompu. Khususnya, mereka yang masih berstatus honorer. Para honorer tersebut mengadukan problem kesejahteraan mereka yang masih jauh panggang dari api.
“Gajinya itu, ada yang terima Rp200 ribu per triwulan itu. Sementara bisa bapak lihat sendiri di lapangan satu sekolah bisa ada 5 guru PNS, dan 15 honorer. Yang jelas per sekolah itu biasanya lebih banyak honorernya dari PNS-nya. Itu kenyataan di lapangan,” tutur Irhamsyah.
Irhamsyah menilai para honorer yang telah lama mengabdi dan memenuhi persyaratan, sudah selayaknya segera diangkat menjadi ASN demi meningkatkan kesejahteraan mereka. Karena itulah, ia sangat berharap H. M. Syafrudin bisa menyampaikan harapan ini kepada pemerintah pusat.
Problem lain yang merisaukan para guru adalah maraknya kekerasan terhadap guru. Saat ini, para guru kerap kali takut menghukum anak didik karena khawatir dengan adanya aksi balasan dari orang tua. Serentetan kejadian di berbagai daerah memperlihatkan bahwa perlindungan terhadap guru ternyata belum sepadan dengan risiko yang mereka terima saat menegakkan disiplin kepada murid.
“Harapannya, saya juga kapasitas sebagai Ketua PGRI Kabupaten Dompu memohon supaya ada regulasi menjaga dan mengamankan guru supaya mereka bisa merasakan tugas yang nyaman dan aman. Ini dua insan yang harus sama-sama dihargai. Supaya kita juga bisa mewujudkan pendidikan yang baik, yang menghasilkan anak didik yang berkualitas. Semua guru di negeri ini mengharapkan itu,” tandasnya.
Kegiatan tersebut juga dibuka oleh Asisten Aparatur Pemerintah Setda Dompu, Drs H Sudirman Hamid, MSi. Sudirman berharap, sosialisasi empat pilar ini dapat dilakukan di semua komponen, bukan saja di lingkup PGRI. “Tapi juga di aparatur sipil negara lain juga bisa dilakukan. Nanti mungkin bisa berkoordinasi dengan pihak Kesbangpoldagri,” ujarnya.
Sudirman juga mengapresiasi sosok HMS yang menggelar kegiatan tersebut. Menurut Sudirman, HMS adalah figur yang bisa menjadi panutan masyarakat di Dompu. “Baik dari sisi tutur kata maupun tingkah lakunya. Saya secara pribadi sangat salut sama beliau. Karena beliau sering turun ke lapangan,” ujarnya.
HMS sendiri mengutarakan rasa terima kasihnya atas kerjasama yang baik dengan PGRI dan Pemkab Dompu. Syafrudin menegaskan tekadnya untuk terus memperkuat kemitraan dengan PGRI dan pemerintah daerah. Menurutnya, aspirasi dan berbagai masukan yang diperolehnya dari para guru tersebut. Khususnya, aspirasi menyangkut nasib para guru honorer.
“Saya berkewajiban menyampaikan ini kepada teman-teman di Komisi yang membidangi pendidikan. Agar kesejahteraan mereka bisa segera ditingkatkan dan segera menjadi PNS,” tegas Syafrudin.
Dia menegaskan, pemerintah pusat seharusnya segera memproses pengangkatan para guru honorer demi menekan defisit jumlah guru di Indonesia. Apalagi, dalam beberapa tahun terakhi ada banyak guru yang memasuki usia pensiun.
“Saya memaklumi tentu pemerintah juga butuh waktu. Tapi saya mendesak pemerintah untuk segera mengkaji dan memproses pengangkatan para guru honorer yang sudah memenuhi syarat,” pungkasnya. (IAN)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
