Connect with us

Ketik yang Anda cari

Pemerintahan

Wabup: Pengentasan Kemiskinan Harus Sinergi

Wakil Bupati Bima, H Dahlan

Bima, Bimakini.- Program pengentasan kemiskinan tingkat desa harus mengedepankan sinergi dan pembangunan partisipatif elemen di desa. Mereka harus terlibat aktif setiap tahapan

Demikian penekanan Wakil Bupati (Wabup) Bima, Dahlan M Noer, saat membuka Lokakarya penumbuhan komitmen pemerintah desa untuk percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis perbaikan layanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan di Kabupaten Bima di hotel Mutmainnah, Senin (28/5).

Diundang 191 Kepala Desa, 18 Camat dan 7 OPD  lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima.

Saat itu, Wabup didampingi Kepala DPMDes Kabupaten Bima, Sirajudin, Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Bima, H Muzakkir, dan Koordinator  KOMPAK Bima, Asrullah.

Kabid  Komunikasi Publik dan Diseminasi Informasi Diskominfostik Kabupaten Bima, Suryadin, menjelaskan, Lokakarya penting untuk membangun kesepahaman  antara  pemerintah desa, pemerintah daerah dan instansi terkait bagi percepatan pengentasan   kemiskinan di Kabupaten Bima.

Lanjutnya, dengan dana desa yang relatif cukup besar itu, dapat  mengurangi angka kemiskinan secara signifikan. “Artinya , ada aspek yang perlu dibenahi,” ucapnya mengutip penjelasan Wabup.

Menurutnya, ada tujuh skala prioritas bagi pemerintah desa yang mencakup  pengembangan  Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), Jamban Keluarga, Pembangunan Rumah Layak Huni, Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL),  Pengeloaan Bak Sampah dan cakupan air bersih.

Koordinator KOMPAK, Asrullah, mengatakan KOMPAK merupakan sebuah program kemitraan antara Pemerintah Australia dan Indonesia yang ditujukan bagi akselerasi pemberantasan kemiskinan.

“Dengan akselerasi penurunan angka kemiskinan masih berkisar pada 0,31 persen. Berarti, ada masalah yang harus dibenahi. Intinya, apa yang perlu dilakukan agar target 0,73 persen penurunan angka kemiskinan pertahun tersebut tercapai,” tuturnya.

Kerangka kemitraan ini, lanjut Asrullah, mencakup tiga fokus pendekatan pelayanan dasar yaitu, pelayanan kesehatan, pendidikan dan tata kelola pemerintah desa,” jelasnya dikutip Suryadin. (PUL)

Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.

Click to comment
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Hindari komentar bermuatan pelecehan, intimidasi, dan SARA.
Advertisement

Berita Terkait

NTB

Mataram, Bimakini.- Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi NTB, Kamis (15/10/2020), menggelar diskusi uji coba pengentasan kemiskinan melalui Program Bimbingan Perkawinan Masa Nikah,...

Ekonomi

Bima, Bimakini.-  Dari 14 desa di Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, 11 belum Musdes pemuktahiran Basis Data Terpadu (BDT). Antara lain Desa Sanolo, Kara, Sondosia...

Pemerintahan

Mataram, Bimakini.- Pemerintah Pusat akan memberikan sanksi kepada daerah yang belum memperbarui data kemiskinan. Tercatat, ada 92 kabupaten/kota di Indonesia yang belum memperbarui data...

NTB

Mataram, Bimakini.- Pandemi Covid-19 di NTB memberikan pengaruh cukup signifikan terhadap aktivitas ekonomi. Terlebih ketika pemerintah daerah memberlakukan kebijakan pembatasan sosial. Namun pemerintah pusat,...

NTB

Mataram, Bimakini.- Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data terbaru mengenai kemiskinan di Indonesia. Dari data tersebut, terungkap bahwa Provinsi NTB merupakan daerah dengan laju...