Bima, Bimakini.- Suksesnya Pemilihan Gubernur/ Wakil Gubernur NTB 2018, harus ada dukungam dan kerjasama semua pihak. Harapan itu disampaikan KPU dan Panwaslu Kabupaten Bima saat Rapat Koordinasi (Rakor) dan Pembekalan Peraonel Polisi di aula Polres Bima, Senin (25/6).
Ketua KPU Kabupaten Bima, Yuddin Chandra Nan Arif SH, SIK menyampaikan, apresiasi kepada pihak kepolisian dalam pengamanan, mulai distribusi hingga pencoblosan 27 Juni 2018. Selain pengamanan oleh kepolisian di TPS, ada juga dari Sat Pol PP.
Kata dia, tupoksi personel Kepolisian hanya di luar areal TPS. Mengawasi dan tidak ikut terlibat dalam hal mengamankan penertiban alat pencoblosan maupun lainnya (APK).
“Dibutuhkan kerjasama semua pihak, apalagi Pilgub NTB di wilayah Kabupatem Bima tingkat kerawanan sangat tingggi,” ujarnya.
Sementara Ketua Panwaslu Kabupaten Bima, Abdullah, SH, ka nada pengawasan di tiap-tiap TPS. Sebanyak 693 pengawas TPS akan memantau pencoblosan dan penghitungan.
“Kami sudah memetakan bahwa di Kabupaten Bima masih status Zona merah dengan jumlah TPS rawan sebanyak 250 dari 693 TPS. Butuh sinergi dengan pihak kepolisian untuk pengamanan di TPS,” harap dia.
Apalagi, kata dia, masih banyak yang belum mendapat KTP Elektronik. Hal ini akan memicu protes dari masyarakat.
“Masih ada 2.910 orang tidak mendapatkan KTP Elektronik dan surat keterangan, sehingga butuh diantisipasi,” kata dia.
Hal yang sama juga disampaikan Ketua MUI Kabupaten Bima, H Abdurahman Haris, MA. Jangan sampai ada pemaksaan kehendak di tengah masyarakat. Apalagi yang tidak memenuhi syarat untuk memberikan hak pilihnya.
“Potensi itu harus segera diantisipasi oleh aparat, jangan sampai menimbulkan masalah hingga mencederai nilai demokrasi kita,” ujarnya. (MAN)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
