Rifaid Arsyad
Oleh: Rifaid Arsyad
27 Juni 2018 lalu Bangsa tercinta (Indonesia), baru saja menyelenggarakan pesta Demokrasi, yaitu Pemilihan kepala dearah (Pilkada) serentak yang diikuti 171 daerah provinsi, kabupaten/kota. Hiruk-pikuk politik yang yang begitu pekik rasanya belum berlalu, kini akan kembali menyambut pesta demokrasi yang akan diselangarakan 17 April 2019 yaitu pemilihan Legislatif baik tingkat Pusat, Provinsi, maupun kabupaten, dan kota, (DPR,DPRD dan DPD). Menariknya penyelanggaraan Pemilu Legislatif kali ini akan bersamaan dengan pemilihan Presiden dan Wakil Prsesiden RI.
Tentu suara di Pileg menjadi barometer bagi partai politik untuk mengusung calon Presiden dan wakil Presidennya. Agar bisa diterima oleh masyarakat Indonesia secara mayoritas.
Dalam perhelatan pemilihan legislatif ini, sedikit berbeda dan menarik dari Pileg periode sebelumnya. Selain ada penambahan jumlah partai politik yang ikut dalam kontetasi politik 2019, juga jumlah calon anggota legislatif yang bertarung merebutkan kursi empuk DPRD/DPRD bertambah banyak. Namun kursi DPR/DPRD tidak bertambah.
Dengan demikian para calon anggota dewan yang diusung oleh masing-masing partai politik harus memiliki banyak strategi merebut hati rakyat. Mampu meyakinkan masyarakatnya agar menjadi wakilnya di lembaga Parlemen sekaligus memperjuangkan aspirasinya.
Tentu Masyarakat berharap banyak kepada para calon anggota Dewan /Legislatif Periode 2019-2024. Mereka memiliki kapasitas, kapabalitas dan integritas yang tinggi sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki masing-masing. Masyarakat juga menaruh harapan besar kepada para Calon Wakil Rakyat tersebut, untuk benar- benar menjadi wakilnya di DPR/DPRD yang selalu memperjuangkan Aspirasi Rakyatnya. Tergugat hatinya ketika ada Rakyatnya mengalami kesulitan.
Legislatif atau DPR/DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat, di mana Rakyat/Masyarakat Memilih Rakyat/Masyarakatnya sendiri untuk menjadi wakilnya di lembaga tersebut untuk mengemban 3 (tiga) fungsi. Yaitu fungsi pengawasan, budgeting dan legislasi. Bermitra dengan eksekutif sehingga terwujud good governance.
Masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada mereka sebagai kepanjangan tangan, untuk memperjuangkan aspirasinya di Parlemen dan mendengarkan suaranya (Rakyat), sehingga apa yang menjadi keinginan dan cita-citanya dalam kehidupan sehari-hari.
DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat, kini berubah menjadi Dewan Penipu Rakyat. Pertanyaannya kenapa bisa terjadi? Jawabanya, DPR/DPRD bukan lagi dijadikan tempat untuk memperjuangkan Hak-Hak Rakyat, tetapi dijadikan profesi yang bisa mengahsilkan pundi-pundi materi (uang). Inilah paradigma yang salah yang diasumsikan para politisi kita. Ini semua terjadi karena Sistem Perpolitikan kita yang masih amburadul dan SDM para Politisi yang masih minim kecerdasan Intelektual, kecerdasan Emosional, dan Kecerdasan Spiritual.
Ditambah lemahnya fungsi Kaderisasi yang dilakukan oleh Partai Politik, sehingga yang terjadi lebih banyak muncul politisi instan yang tidak memiliki pemahaman politik yang mendasar tentang politik. Sejauh yang saya amati baik dari Media cetak maupun media Elektronik, Fenomena yang terjadi kenapa para politisi berlomba-lomba ingin mencalonkan dirinya kembali menjadi Anggota Legislatif. Pertama, ingin mempertahankan jabatan (kekuasaan) yang sudah dicapai. Kedua ada sesuatu yang wah dan menjajikan ketika menjadi anggota legislative, baik secara Materi (harta) dan status sosial dalam kehidupan bermasyarakat.
Anehnya lagi, walaupun KPK atau LSM seperti ICW menempatkan Lembaga Legislatif tempat para orang-orang korup, namun semakin banyak dari mereka tetap antusias mencalonkan diri menjadi anggota legislative. Bahkan malah tambah banyak yang melamar di partai politik untuk menjadi calon anggota legislatif, seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Bima, khususnya di Kecamatan Sape dan Lambu. Perang symbol, perang baligo sudah dimulai, walaupun banyak dari mereka melabrak aturan KPU. Seperti mamasangbaligo belum pada waktunya.
Wajah lama masih menghiasi di sepanjang jalan raya bahkan sampai di gang-gang desa, dan wajah baru pun tidak mau kalah, mereka tampil dengan symbol tertentu dengan gaya khas masing-masing dan slogan yang sangat bualan, serta usang( jujur, bersih. religius, tegas, muda dan berpengalaman).
Ada yang menarik dalam pemilihan anggota legislatif periode 2019-2014 nanti, khususnya di Kabupaten Bima Daerah Pemilihan (DAPIL V) Kecamatan sape-Lambu. Para politisi yang maju kembali menjadi calon Anggota Legislatif sebagian besar para politisi Instan/ politisi Musiman. Tidak memiliki kapasitas, kapabilitas, kemampuan, dan pengalaman politik yang sangat tidak memadai.
Bahkan menurut saya sebagian besar dari para calon ini hanya untuk memenuhi kuota partai politik saja. Ini bisa di lihat dari gambar-gambar atau baliho yang terpampang sepanjang jalan, dan di gang-gang/lorong-lorong, sebagian besar wajah baru yang sangat diragukan pencalonannya.
Apakah mereka konsisten untuk benar-benar menjadi wakil Rakyat atau karena ada motif lain seperti yang di singgung di atas. Saya kuatir fenomena seperti ini bukan saja merugikan Rrkyat, tapi juga akan merugikan para politisi itu sendiri secara. Kita masih ingat pemilihan legislatif periode yang lalu, banyak anggota dewan yang tidak lolos, mereka sangat depresi, stress, dan bahkan ada yang sampai bunuh diri.
Hal tersebut terjadi disebakan pertama, karena tidak siapnya para politisi Musiman/ Politisi Instan dengan dunia baru yang mereka hadapi karena minimnya pengetahuan dan pengalaman politik yang di dapat. Kedua, mahalnya biaya politik, sehingga para politisi yang tidak lolos tidak bisa menerima kenyataan hartanya habis.
Saya memperdiksi tahun ini, para politisi instan/politisi Musiman ini ketika tidak lolos, bukan lagi depresi, stress, dan gila, tapi bahkan ada yang gantung diri (semoga tidak terjadi). Hal yang lebih ditakutkan lagi karena banyaknya Calon anggota Legislatif yang mendaftar sejalan bertambahnya partai politik yang mengikuti kontestasi politik 201. Jika periode sebelumnya ada sekitar 140an caleg yang memperebutkan 9 kursi, kini bertambah menjadi 162 caleg memperebutkan jumlah kursi yang sama untuk Dapil Sape-Lambu.
Hal ini yang mengkuatirkan, para politisi ini akan melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang di inginkannya, seperti teorinya Thomas Habes “ (Homo Homoni Lupus) pada dasarnya manusia saling membantai satu sama lain siapa yang kuat dia yang menang. Hal seperti inilah yang akan merusak Demokrasi dan memberikan dampak buruk dalam pendidikan politik kita.
Inilah sebenarnya tantangan bagi partai politik untuk membenahi partainya khususnya dalam rekrutmen Kader, karena salah satu untuk mendongkrak Elektabilitas Partai adalah lahirnya kader-kader yang berprestasi baik di Legislative maupun di Eksekutif.
Seyogyanya ketika ingin mendapatkan Simpati dari Rakyat, para politisi harus memberikan pendidikan politik yang baik kepada Masyarakat/konstituennya. Selalu membina atau menjalin komunikasi politik yang baik sehingga terjadi hubungan yang dinamis antara kedua belah pihak. Memberikan janji-janji politik yang rasional yang mudah di pahami, yang menjadi kebutuhan sehari-hari konstituennya. Bukan mengajari masyarakat dengan money politik (poltik uang) ataupun politik transaksional.
Saya berharap Rakyat/Masyarakat Kabupaten Bima, khususnya Masyarakat Kecamatan sape-Lambu (Dapil V) semakin cerdas dengan pilihannya dan belajar dari pengalaman sebelumya. Sehingga mampu memilih wakilnya yang benar-benar memperjuangkan kak-hak dan aspirasinya. Bukan lagi memilih karena Uang, Kelurga, ataupun kolega (politik primordial). Karena sadar atau tidak sadar ketika mereka terpilih dan duduk di parlemen sebagian hidup atau kepetingan kita ada di tangan mereka. (*)
Penulis adalah Magister Ilmu Pemerintahan UMY
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
