Bupati Bima, Hj Indah Dhamayanti Putri saat menjadi inspektur upacara.
Bima, Bimakini.- Bupati Bima, Hj Indah Dhamayanti Putri menjadi inspektur upacara pada Peringatan HUT ke-72 Bahayangkara di Mapolres Bima Kabupaten, Rabu (11/7). Bupati menyampaikan amanat Presiden RI, Joko Widodo.
Dalam sambutan yang dibacakannya, meminta institusi Kepolisian tidak hanya melihat keberhasilan yang telah dicapai. Namun harus menyadari kelemahan dan kekurangan selama ini.
‘”Kelemahan dan kekurangan itu harus dilihat sebagai tantangan memperbaiki diri, melakukan perubahan yang positif serta terus melakukan upaya reformasi institusi Polri secara menyeluruh dan konsisten,” ujarnya.
Lanjutnya, dunia berubah sangat cepat, baik dalam hitungan jam, menit bahkan detik. Tahun 2018 ini sudah memasuki era kompetisi, persaingan. Bahkan bukan hanya antarindividu, antardaerah, antarprovinsi tetapi sudah menyangkut persaingan antarnegara.
“Kita juga berada di era keterbukaan, dimana semua hal menjadi lebih terbuka, menjadi lebih transparan,’’ kata dia.
Menghadapi kondisi tersebut, kata dia, menuntut jajaran kepolisian untuk dapat bersikap responsif dan peka. Serta terus-menerus mereformasi diri dan meningkatkan kualitas kinerjanya secara profesional.
“Di bidang pemeliharaan kamtibmas, jajaran kepolisian harus mampu mengedepankan tindakan penangkalan dan pencegahan,” ujarnya.
Polisi, kata dia, harus bisa memetakan, deteksi dan antisipasi setiap potensi kerawanan yang ada. Juga melakukan langkah penanganan yang tepat, agar tidak terjadi gangguan kamtibmas yang meresahkan.
“Kegiatan kemasyarakatan harus berjalan lancar supaya warga dapat melaksanakan seluruh aktivitasnya dengan aman dan nyaman,’’ kata dia.
Di bidang penegakan hukum, melakukan pemberantasan terhadap setiap bentuk kejahatan dan tindak kriminalitas secara tegas, profesional, legitimate dan tidak diskriminatif. Sehingga dapat menjamin kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.
‘’Manfaatkan perkembangan teknologi. Pemolisian berbasis teknologi dengan sistem yang terintegrasi merupakan suatu keniscayaan bagi Polri dalam mengelola organisasi dan dalam menangani perkembangan karakteristik kejahatan yang semakin canggih,’’ ujar dia.
Selain itu menegaskan, supaya polisi dapat berantas praktek-praktek pungutan liar, mafia hukum, makelar kasus di kepolisian. Tingkatkan koordinasi dan kerjasama dengan seluruh aparat penegak hukum lainnya maupun stakeholders terkait serta intensifkan komunikasi dan jalin kedekatan dengan masyarakat.
‘”Perbaiki mutu dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dengan memberikan pelayanan yang mudah, sederhana, tidak berbelit, prosedur yang jelas, serta hindari adanya pungutan tambahan maupun aktivitas percalonan pada seluruh titik layanan Polri,’’ harap dia.
Dalam amanat Presiden RI itu juga, Bupati mengatakan, agar dapat mengoptimalkan bentuk layanan dengan sistem on-line serta wujudkan pelayanan publik yang lebih responsif dan pro aktif.
Memberikan perlindungan yang memadai kepada kelompok-kelompok rentan penyandang disabilitas, anak-anak dan perempuan. Memberi pengayoman dan perlindungan yang setara kepada semua warga bangsa yang beragam dari sisi agama, etnis, aliran, gender, kelompok sosial lainnya.
‘’Saya berharap, unsur kepolisan mampu menjadi perekat kebhinnekaan, penjaga toleransi serta memperkuat persatuan Indonesia,’’ ujarnya.
Bupati Bima berharap dengan HUT ke-72 Bhayangkara tahun 2018 ini, dapat dijadikan momentum untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian. (MAN)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
