Dampak gempa yang terjadi Kamis (9/8/2018) siang.
Jumlah korban meninggal dunia akibat gempa bumi berkekuatan 7,0 Skala Richter (SR) di Lombok, Ahad (5/8/2018) lalu lebih dari 381 orang. Jumlah paling besar ada di Kabupaten Lombok Utara, mencapai 347 orang. Jumlah tersebut berdasarkan data para Camat Kabupaten Lombok Utara per tanggal 8 Agustus 2018.
Meskipun jumlah korban menurut kacamatan rakyat sangat besar, namun rupanya, Pemerintah Pusat belum menetapkan gempa di Lombok sebagai bencana Nasional. Masih berskala regional, karena dianggap masih mampu diatasi oleh pemerintah daerah.
Entah apakah pemerintah pusat memiliki hitung-hitungan matematis, terutama dari sisi banyaknya korban, sehingga tidak menetapkannya sebagai bencana nasional. Disisi lain ada yang meminta agar gempa di Lombok segera dimasukkan dalam bencana nasional. Mengingat jumlah korban yang sangat besar dan kerusakan infrastuktur sangat besar. Ditambah lagi dengan gempa yang susul menyusul.
Meski BMKG memeridiksi gempa berikutnya skalanya lebih kecil, karena energi dalam lempeng sudah keluar, namun pada kenyataannya gampa dengan skala besar 5,9 kembali menghentak. Padahal sebelumnya, BMKG menyampaikan keterangan pers, bahwa situasinya mulai membaik dan masyarakat diimbau dapat kembali ke rumah, meski harus tetap waspada.
Hanya dalam hitungan lebih dari 12 jam, gempa dengan kekuatan besar kembali terjadi. Infrastuktur pun bertambah rusak. Sehingga gempa memang sulit diprediksi ketepatannya. Korban kembali berjatuhan. Penetapan bencana nasional belum juga kunjung datang. Mungkin karena masih sibuk dengan urusan mencari pasangan untuk urusan 2019.
Kenyataan yang ada di Lombok, selayaknya segera memberi penetapan sebagai bencana nasional, sehingga dapat mengerahkan segala sumber daya nasional untuk mengatasinya. Apalagi dalam kenyataannya masih ada korban yang belum dapat dievakuasi di bawah reruntuhan.
Belum lagi trauma yang dialami oleh ribuan anak-anak akibat gempa. Belum lagi hadangan penyakit yang bisa menjangkiti para korban, karena harus tidur di tempat terbuka dan seadanya.
Kecepatan penanganan korban tentu akan lebih baik, meski ada kemampuan daerah untuk mengatasinya. Namun jika durasinya lebih lama, maka akan menambah lama penderitaan korban. Belum lagi upaya rekonstruksi pascagempa yang membutuhkan waktu yang lama.
Seperti halnya korban banjir bandang di Kota Bima, hingga saat ini masih harus menunggu rekonstruksi pemukiman baru. Mereka yang rumahnya hanyut hanya bisa pasrah dan masih ada yang hidup di kolong rumah warga. Sementara masih terhambat dengan masalah pembebasan lahan yang lebih tuntas semuanya.
Ditambah lagi adanya penolakan sebagian warga yang ikut menghambat. Belum lagi data korban yang tidak valid, terbukti adanya korban yang rumahnya hanyut tidak terdata.
Kita tidak ingin hitung-hitungan matematis dalam menentukan sebuah bencana masuk dalam skala lokal, regional atau nasional. Namun diperntingkan adalah kecepatan dalam penanganan dan memperpendek durasi derita para korban. (*)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
