Kota Bima, Bimakini.- Bawaslu Kota Bima, menemukan sebanyak 60 pemilih ganda dalam DPT Pemilu 2019. Sementara KPU Kabupaten Bima, mendapatkan 2.910 orang telah ke luar negeri menjadi TKI.
Hasil pencermatan by name by address terhadap DPT Pemilu 2019, yang diumumkan KPU Kota Bima beberapa waktu lalu, Bawaslu Kota Bima menemukan 60 pemilih ganda.
Selain pemilih ganda, Bawaslu juga menemukan pemilih ganda NIK sebanyak 40 pemilih dan pemilih yang memenuhi syarat, namun belum masuk dalam DPT sebanyak 4 orang.
“Kami juga menemukan pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) karena meninggal dunia sebanyak 23 pemilih tersebar di wilayah Kota Bima,” jelas Ketua Bawaslu Kota Bima, Muhaemin, SPdI usai sosialisasi pengawasan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019 bersama pemuda lintas agama di aula FKUB Kota Bima, Selasa (11/9).
Dijelaskan Muhaemin, hasil pencermatan yang dilakukan Bawaslu sudah disampaikan kepada KPU Kota Bima untuk dilakukan perbaikan. Hal ini dilaksanakan sebagai langkah penyempurnaan sebelum pleno penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) 2019 hasil pencermatan dan penyempurnaan.
“Apa yang kita lakukan dalam upaya untuk mendapatkan DPT yang benar-benar valid. Sebagaimana instruksi dari Bawaslu RI Nomor SS.1399/K.Bawaslu/PM.00.00/IX/2018, perihal pengawasan penyempurnaan DPT,” jelas Ketua Bawaslu.
Ditambahkan Muhaemin, berdasarkan hasil pencermatan yang dilalukan Bawaslu Kota Bima terhadap by name by address DPT tahun 2019, pihaknya juga menemukan pemilih yang elemen kelengkapan data pemilih yang tidak standar sebanyak 1188.
Data tersebut katanya, terdiri dari NIK tidak standar sebanyak 25 pemilih, NKK tidak standar sebanyak 999 pemilih, NIK dan NKK tidak standar sebanyak 30 pemilih serta Tempat Tanggal dan Tahun kosong atau tidak standar sebanyak 134 pemilih.
“Hasil temuan Bawaslu ini kita rekomendasikan kepada KPU Kota Bima agar melakukan pencermatan dan penelitian secara faktual terhadap data yang masih bermasalah. Semua temuan ini kita tuangkan dalam Berita Acara (BA) yang akan disampaikan ke Bawaslu Provinsi NTB,” terang Ketua Bawaslu Kota Bima didampingi Koordinator SDM Organisasi Data dan Informasi Bawaslu Kota Bima Asrul Sani.
Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Bima Yuddin Chandra Nan Arif, SH, MH, menyampaikan sebanyak 2.910 warga Kabupaten Bima, saat ini menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau buruh migran ke luar negeri.
Hal itu berdasarkan hasil koordinasi dengan, Kantor Kelas II Imigrasi Bima dan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Bima, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
“Hasil koordinasi kami dengan Disnakertrans dan pembahasan bersama kemarin, bahwa 2.910 warga Kabupaten Bima yang menjadi TKI,” ujarnya, Senin (10/9).
Selain itu, kata dia, pihaknya juga sudah membahas ini bersama partai politik (Parpol), Bawaslu dan instansi berkaitan.
Kata dia, saat ini sedang menyempurnakan DPT. Mengeluarkan mereka yang tidak memenuhi syarat dalam proses coklit. Namun sebagai penyelenggara, harus tetap memperhatikan hak pilih masyarakat.
“Ini adalah proses penyempurnaan daftar pemilih tetap, karena dipandang perlu menyangkut hak konstitusional warga Indonesia,” ujarnya.
Kata dia, antara penyelenggara dan peserta pemilu, harus sama-sama menyukseskan setiap tahapan. Sebab tahapan demokrasi harus didukung demi menjaga integritas.
“Kami sama-sama memiliki tugas penting dalam menjaga marwah demokrasi, pendidikan politik itu wajib diberikan pada masyarakat,” pungkasnya. (MAN)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
