Opini

Bangkitnya Gerakan Mahasiswa VS Ambruknya Pilar Demokrasi (Antara Dolar Menguat dan Tahun Politik)

Satria Madisa

Oleh: Satria Madisa

Tidak bermaksud sok idealis. Apalagi sok bijak. Kelihatannya ‘judul’ tulisan ini tendensius. Entahlah: Biarlah mahasiswa dan rakyat yang menafsir dan menilai. Mewakili kegelisahan penulis sebagai mahasiswa, serta rekan mahasiswa ‘senasib’ juga rakyat yang merasa ‘prihatin’ terhadap problema negeri ini. Tanpa mengurangi ‘rasa hormat’ penulis pada mahasiswa yang semacam ‘jijik’ dan ‘najis’ mendengar dan melihat ‘kebangkitan gerakan mahasiswa’. Entah karena memang itu corak, ataukah cara didesain sedemikian rupa oleh yang terusik kepentingannnya atau yang ingin mengsukseskan kepentingan dari situasi politik hari-hari ini.

Pro dan Kontra itu lumrah. Konstitusi menjamin itu. Apalagi terjadi pada mahasiswa. Tidak ada yang salah, apalagi menghadirkan standar moral, halal dan haram. Begitupun dalam menilai, menakar, situasi kebangsaan, keumatan, kenegaraan, dan ekonomi negeri. Tentu, kita punya cara pandang yang beragam. Asal tidak untuk saling ‘memakan’ menghujat, menghina anak bangsa. Apalagi, termakan desain issue untuk dikotomi anak bangsa.

Tahun politik: Bisakah kita menolak? Ataukah ada yang salah, amoral, tidak etis, diucapkan, dan dijadikan diskursus. Penulis sering menjumpai pertanyaan sesama mahasiswa, sesama anak bangsa. Mengapa baru sekarang (Tahun Politik) membangun diskursus dan aksi massa terhadap Jokowi-JK, sudah benarkah kalian kuliah, Indeks Prestasinya berapa? disaat narasi dihadirkan diruang publik tentang ‘keprihatinan’ terhadap problem negeri ini. Pertanyaan semacam ini, dan cara sesama anak bangsa, terdengar cukup kritis, dan reaksioner. Seolah-olah mahasiswa hanyalah ‘penumpang gelap’ dan salah bersikap dalam merespon persoalan negeri ini. Sudah sekejam inikah ‘narasi’ mahasiswa yang mengabdi pada filsafat individualisme. Entahlah, Untukmu idiologimu, Untukku Idiologiku!.

Istilah tahun politik hadir untuk mendendangkan dialog pemikiran, sebagai alibi bahwa saudara-saudara kita di Makasar, Bima, Riau, Jakarta, dan seluruh mahasiswa yang meramaikan jalanan, menagih janji Jokowi, mempertanyakan kejelasan masa depan negeri, serta mundur dari presiden iyalah pekerja politik praktis. Ditunggangi kepentingan politik praktis, dikarenakan tahun politik. Yaa…Apakah perlu menunggu lepas dari tahun politik, untuk mahasiswa bersikap?. Apakah suadara-saudara kita, yang berkeringat, kepanasan, direspon dengan kekerasan dan gas airmata, IPKnya rendah, dan tidak memikirkan dirinya sendiri itu berbahaya untuk citra kita sebagai ‘mahasiswa’.

Atau bagi saudara kita, yang nyinyir demo saudara-saudaranya itu

kelompok mahasiswa idealis, mahasiswa yang tidak politis praktis, yang tidak ditunggangi, yang sudah mampu urus diri, dan IPKnya tinggi. Intinya mahasiswa yang baik, karena diam atau nyinyir ditahun politik. Saat konstruksi logika, dan freming media kita hari ini, semacam membangun pesan, mahasiswa yang demo didanai oleh parpol, atau pihak yang punya kepentingan terhadap tahun politik yang biasanya lazim disebut ‘oposisi’ maka kita harus berani jujur membangun logika yang sama, mereka mahasiswa yang suka ‘nyinyir’ iyalah barisan koalisi, atau berhubungan dengan partai koalisi pemerintahan. Bisa juga mahasiswa Projo!.

Indonesia negeri yang kaya. Kaya SDA juga SDM. Rakyat yang mana yang tidak tahu itu, negara mana yang tidak merebutkan itu. Bahkan saking kayanya SDM negeri ini memiliki banyak orang seperti Ali Mokhtar Ngabalin, Ahmad Dani, Farhat Abbas, dan Abu Janda. Ada banyak instrumen negara, medianya melimpah ruah, mainstrem ataupun online, dan katanya Media pilar demokrasi. Ada pengamat politik, komunikasi, hukum, HAM, sosmed, aktivis, organisasi hoax, bahkan pengamat tahun. Pengamat tahun politik. Biarlah itu ranah politisi, dan pengamat, subtansinya gerakan mahasiswa mulai peka, mulai bangkit, walau itu banyak ujian, yang datang dari kuasa, maupun sesama anak bangsa.

Persetan dengan tahun politik, ada banyak kok politisi, negarawan, kementerian, yang punya kompetensi mengkontestasikan itu. Itu bukan ranah mahasiswa. Persetan dengan pembelahan mahasiswa, karena intervensi politik. Yang terlebih penting mahasiswa memiliki keberanian, tekad, dan sikap menentukan arah negara. Dan biarkanlah alam, sebagai penyeleksi yang jujur.

Gerakan Mahasiswa punya catatan sejarah. Kita masih mengingat Gerakan 1965 ‘Turunkan Soekarno’ 1998 ‘Lengserkan Soeharto’ bahkan lengsernya Habibi, Gusdur, mahasiswa terlibat. Jarang tuh… disebut politik praktis, padahal kalau ditelaah secara jujur, gerakan mahasiswa mana yang lepas dari tafsir politik. Bisa ditanyakan kepada jebolan aktivis 1998. Lalu bagaimana dengan gerakan mahasiswa milenial?.  Yang salah tahunnya gerakan mahasiswa milenial, ataukah tahun politiknya?.

Penulis, mahasiswa. Bangga dan sangat mengapresiasi gelombang gerakan hadir diberbagai daerah. Itu saudara-saudara saya, punya kesamaan pandang dalam merespon permasalahan bangsa ini. Ingin rasanya hadir bersama dalam barisan, berteriak yel-yel secara bersama, keringat bersama, dan dihujani gas airmata bersama. Ingin juga melihat wajah ‘congkak’ aparatur kepolisian, dengan gagah, memegang senjata. Penulis tidak memiliki uang untuk beli tiket bus, untuk pulang ke Bima, apalagi tiket pesawat, untuk ke Makasar, Apalagi ke Jawa. Iya… karena, di Mataram NTB organisasi saya tidak kelihatan menujukan sikap. Entahlah..Tapi semoga saja akan bergerak.

“Ekonomi anak desa semakin susah, apalagi ditengah semakin digdaya Dolar”.

Masihkah ‘Pers’ Pilar Demokrasi?

Dengan surat kabar, kadang-kadang muncul kerisuhan, tapi tanpa surat kabar akan selalu muncul penindasan. Benyamin Constant (1967-1834).

Kebutuhan rakyat terhadap ‘iklim’ demokrasi yang sejuk, humanis, sinergis, mengharuskan pers diletakan sebagai pilar ke (4) empat demokrasi. Setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif (Struktural-sistemik) dan pers, diluar lingkar kekuasaan. Kebutuhan akan informasi massa, sosial control, dan pendidikan politik, serta dinamika dan keberterimaan rakyat terhadap pers menjadi indikator ‘kualitas’. demokrasi.

Pers merupakan mitra kritis demokrasi dan pemerintahan. Maju mundurnya  demokrasi sangat ditentukan posisi dan perannya. Iya ‘pers’ semacam pisau bermata dua. Pers bisa menjadi kekuatan rakyat ‘medium’ penyebarluasan kebebasan berpendapat dan menyatakan pikiran lisan maupun tulisan, dan juga berpotensi sebagai mesin pembunuh optimisme berdemokrasi, manakala pers dijadikan benteng pemerintahan, untuk menutupi kebobrokannya, memfreming, dan mengalihkan paradigma publik. Tentu Independensi pers, iyalah satu-satunya cara, menjaga dan merawat demokrasi ini. Pers tidak boleh berlindung dibalik ketiak rezim penguasa, rakyat membutuhkan keseimbangan dan keikutsertaannya. Merawat dan mengawal demokrasi.

Hari-hari ini kita menyaksikan di sosial media lewat media online maupun vidio yang dibagikan gelombang gerakan mahasiswa diberbagai daerah semakin massif. Aksi dari berbagai macam organisasi mahasiswa Internal maupun eksternal entah kenapa jarang sekali muncul di Televisi Nasional negeri maupun swasta, begitupun dengan media online ternama. Maklum saja, di Indonesia banyak penguasa Media juga merangkap dan memiliki relasi yang sangat dekat dengan kekuasaan. Baik itu parpol maupun pemerintahan. Begitupun dengan freming, yang semacam ciri khas media massa kontenmporer. Aksi yang menggema diberbagai sentral pemerintahan, dengan narasi yang indah, yang subtansinya keprihatinan terhadap merosot tajam rupiah terhadap dolar. Jarang sekali diberitakan.

Gelombang pergerakan mahasiswa, semacam tidak sexi untuk dikabarkan lewat media nasional. Lebih sexi memperlihatkan Ali Ngabalin, Abu Janda, Ahmad Dhani, dan informasi yang menguntungkan pemerintah. Jangan-jangan media nasional lemah dan berat, menjalankan peran sebagai pilar demokrasi. Penulis khawatir, itu membahayakan demokrasi. Ambruknya media nasional berpotensi merobohkan ‘infrastruktur demokrasi’. Manakala demikian, kita berharap pembangunan dan pembenahan infrastruktur demokrasi pada siapa?.

Padahal kita tahu bersama bahwa mahasiswa dan rakyat ‘Indonesia’ yang rasional mengharapkan keberpihakan media. Penulis khawatir media hanya dijadikan proyeksi kekuasaan untuk mempertahankan kebobrokan, sekaligus meninabobokan persoalan yang berbahaya bagi kelangsungan dan masa depan bangsa ini. Melemahnya rupiah, utang negara yang ‘lebay’ dan melebihi batas ketentuan peraturan perundang-undangan, TKA, dan nawacita Jokowi yang gagal itu, persoalan yang serius. Bukan lelucon, atau masalah tahun politik. Meminjam pandangan Prof. Rizal Ramli, nawacita hanyalah pencitraan. Bukan hanya potensi pembodohan, tapi juga berpotensi membuka ruang hilangnya keadaban demokrasi dan masa depan demokrasi. Tapi penulis percaya, raga bisa terpenjara, pemikiran tertolak untuk dipidana, suara-suara mahasiswa akan terus menggema.

Revolusi Gerakan dan Media Alternatif.

Teruslah menyanyikan lagu perjuangan, nada perlawanan dengan ritme keprihantatinan terhadap bangsa: mahasiswa. Kelak sejarah dan alam akan menyeleksi. Media nasional bisa saja dibungkam, pengalihan isue, bisa saja dihadirkan, pembelahan sesama anak bangsa sedang diwacanakan sesama mahasiswa, percayalah bahwa diamnya mahasiswa, nyinyirnya mahasiswa, dan aksi massa mahasiswa tetap tidak luput dari tafsir politik praktis. Penetrasi terhadap organisasi mahasiswa terbuka. Bagi yang terlena pasti akan hanyut, bagi yang fokus tidak akan terbendung. Rezim memiliki semua perangkat, mulai dari keamananan negara, sampai pada mahasiswa amatiran. Kita harus punya sikap. Hitam atau Putih, Bergerak atau Berdiam diri.

Hari-hari ini, hastag #RupiahLongsorJokowiLengser Menggema dan menjadi trend topik. Menurut SPREDFAST bahwa hastag #RupiahLongsorJokowiLengser merupakan hastag yang paling populer. Di Twiter saja sebanyak 11,12 ribu tweet. Sejak Senin, (03/09) tercatat 40.000 ribu cuitan. Dan tentu akan meningkat drastis, ditengah menguatnya gerakan mahasiswa.

Media sosial harus dijadikan pilar demokrasi digital. Sebagai ‘kilas balik’ robohnya infrastruktur demokrasi. Kedepannya suara-suara mahasiswa akan terus menggema. Tidak peduli dengan ketiadaan ‘gerakan struktural’ lewat komando Pimpinan pusat organisasi, tidak peduli tafsir hitam, sejarah punya cara tersendiri untuk menyeleksi. Jangan biarkan saudara kita bergerak sendiri, jangan biarkan saudara kita merana sendiri.

Mahasiswa harus berani menggaungkan istilah revolusi. Revolusi dengan satu keprihatinan yang sama, #RupiahLongsorJokowiLengser. Gerakan Mahasiswa belajarlah pada sejarah!. (*)

Penulis adalah Kader HMI Cabang Mataram. Bangkitah Gerakan Mahasiswa Mataram, 16/09 ‘Catatan dibalik Kegelisahan.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Share
  • 123
    Shares
To Top