Connect with us

Ketik yang Anda cari

Pemerintahan

DPPKB Kota Bima, Pertemuan Kelompok Kerja Advokasi DWG

Kota Bima,  Bimakini.- Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bima menggelar kegiatan pertemuan kelompok kerja advokasi District Working Group (DWG) Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Kota Bima Tahun 2018 , Rabu (05/09). Kegiatan yang berlangsung di aula Kantor DPPKB Kota Bima dibuka Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Bima, Dr Ir H Syamsuddin, MS.

Hadir perwakilan dari DPPKB Provinsi NTB, Drs Sahrul Anam, MM, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kadis Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima, Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kota Bima, dan beberapa Lurah yang wilayahnya telah dicanangkan menjadi Kampung KB.

Kepala DPPKB Kota Bima, Drs  Suriadi, MPd mengatakan, saat ini di Kota Bima memiliki 10 kelurahan untuk Kampung KB. Salah satu yang menjadi percontohan adalah Kampung KB Oi Ni’u di Kelurahan Dara.

Pertemuan ini, kata dia, menjadi salah satu upaya melakukan pemetaan terhadap target sasaran program. Salah satunya, kegiatan kelompok kerja advokasi DWG.

Asisten II Setda Kota Bima, Dr Ir H Syamsuddin, MS menyampaikan, tantangan program KKBPK sangat berat. Diperlukan semangat kebersamaan yang solid, agar program ini dapat berjalan lancar dan mencapai keberhasilan.

“Kita perlu menguatkan komitmen melalui sistem kerja bersama, salah satunya melalui kelompok kerja Advokasi KB pada tingkat provinsi hingga Desa/Kelurahan,” ujarnya.

Dijelaskannya pada tingkat Provinsi terdapat Provincial Working Group (PWG). Sedangkan pada tingkat Kabupaten/Kota terdapat Tim DWG.  Untuk tingkat kecamatan ada kelompok kerja koordinasi, sedangkan untuk tingkat terkecil yakni Desa/Kelurahan ada kelompok kerja operasional Kampung KB.

Iklan. Geser untuk terus membaca.

Semua kelompok ini merupakan sebuah struktur yang satu sama lain saling menguatkan dengan sifat kerjanya yang sangat fleksibel dalam menyelesaikan program KB di setiap Kabupaten/Kota.

“Prinsip fleksibilitas dan kerjasama inilah yang harus dikedepankan dalam pelaksanaan fungsi District Working Group (DWG) Kota Bima”, harapnya. (DED)

Click to comment
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Hindari komentar bermuatan pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Berita Terkait

Pemerintahan

Kota Bima, Bimakini.- Dinilai tidak transparan soal anggaran dan cenderung otoriter, Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (KB) menyampaikan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Kepala DPPKB...

Olahraga & Kesehatan

Bima, Bimakini.-   Ketua BKOW Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj Syamsiah, menyambangi Kampung Keluarga Berencana (KB) Arowana Dusun Jala Desa Nggembe Kecamatan Bolo, Jumat (18/11/2016)....

Olahraga & Kesehatan

Kota Bima, Bimakini.com.–   Masalah kependudukan, terutama pertumbuhan penduduk menjadi persoalan yang serius dihadapi Indonesia. Semakin banyak penduduk, maka semakin pelik dan kompleks permasalahan yang muncul,karena...

Olahraga & Kesehatan

Kota Bima, Bimakini.com.- Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kota Bima terus berkomitmen meningkatkan pelayanan Keluarga Berencana (KB). Tujuannya untuk mewujudkan visi program...